RUU Pertanahan dan Ketimpangan Masyarakat

56
0

Oleh : Herdiyatna

(Mahasiswa Universitas Pakuan)

 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat dasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup baik secara langsung maupun selalu memerlukan tanah, tanah juga mempunyai arti penting bagi bagi kehidupan bangsa indonesia, hal ini merupakan Indonesia negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah, mengingat filsuf di era revolusi Prancis Jean Jacques Rousseau walaupun terjadi ketimpangan itu dimualai dari saat ketita orang menutup sebidang tanah dan mengatakan “ini milikku” Rousseau tetap menganggap bahwa hak milik adalah hak yang paling suci dari semua hak warga negara. 

Bahkan sebagian besar masyarakat. Tanah dianggap sebagai suatu yang sakral, karena disana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya. Maka dari penjelasan tanah di butuhkan oleh banyak orang sedangkan tanah jumlahnya tidak bertambah atau tetap, sehingga tanah yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terutama kebutuhan akan tanah untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal, untuk bercocok tanam atau pertanian, serta untuk membangun fasilitas umum dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Patut kita ketahui mengingat janji lama tentang reforma agraria, pada dasar kepentingan perumusan juga, tujuan mengapa masyarakat sering menginginkan reforma agraria maka siapapun pemimpinya dan wakil rakyatnya harus menjalankan reforma agraria. Namun reforma agrari tidak berjalan mulus setelah orde baru tumbang 1998, dari mulai pasca reformasi samapai dengan tahun sekarang konflik agraria pertahun semakin meningkat sepanjang tahun 2018, Konserium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya telah terjadi konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 807.177, 613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai Provinsi di Indonesia. Dengan demikian secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015-2019) pemerintahaan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.

Dari ledakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini, sebanyak 83 kasus atau 60% terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit, sementara pembangunan di sektor properti lagi-lagi menjadi penyumbang konflik agraria ke dua, sebanyak 137 kasus. Salah satu konflik agraria yang meletus tahun ini adalah akibat gencarnya pembangunan kawasan industri properti dan real estate salah satunya pembangunan kota baru “Millenium City” seluas 1.388 hektar, yang luas wilayahnya di lintas kabupaten Tanggerang dan kabupaten Bogor. Dari total luas tanah yang menjadi obyek pembangunan di desa sukamulya, kecamatan Rumpin, kabupaten Bogor, merupakan tanah yang berstatus konflik antara warga dan TNI. Di kota Bandung, terjadi konflik kepemilikan tanah antara warga dan pemkot, konflik berawal dari rencana pemkot Bandung yang akan membangun rumah deret di lokasi pemukian warga. Pembangunan ini mengancam sedikitnya 90 bangunan milik 120 KK. Masalah agraria lain tidak kalah pentingnya masih di sektor properti terjadinya monopoli tanah oleh pihak pengembang swasta sentul city, perusahaan yang dimiliki kwee cahyadi kumala tersebut memiliki lahan seluas 15.000 hektar di Bogor dan Jonggol. Dari luas tanah tersebut baru 2.000 hektar yang mereka kembangkan. Ada lagi sinarmas land yang menguasai tanah sangat luas, cadangan tanah yang mereka miliki mencapai 10.000 hektar per-semester 1 tahun 2017, tersebar di Maja, Serpong, dan Bekasi.

Kondisi ini menjadi sangat kontras di tengah masih banyaknya masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan tidak memiliki tempat layak huni, atau menjadi tunakisma. Bahkan tidak sedikit dari mereka di gusur akibat kuatnya arus pembangunan kota-kota.  Penguasaan tanah oleh swasta tersebut telah membuat kota-kota melayani kepentingan kelas menengah keatas. Tingginya angka konflik agraria di setiap daerah Indonesia mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada kaum pemodal/borjuis. Ketimpangan masyarakat yang mengalami perampasan lahan baik itu dilakukan oleh swasta dan pemerintah, menjadikan negara ini jauh dari amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar  1945, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Persoalan gelombang politik Nasional mengenai Rancangan Undang-Undang  Tentang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang akan di sahkannya RUU Pertanahan tersebut tidak sepenuhnya mewakili mayoritas masyarakat Indonesia, seperti pasal 25, point pasal 25 RUU Pertanahan, membuka celah bagi pihak manapun untuk menafsirkan seluas-luasnya, RUU Pertanahan penuh dengan pengecualian jadi kepastiannya kurang, tidak terlalu jelas. Pasal 91, 94, 95, dan  100 RUU Pertanahan merupakan konsep Domein Verklaring zaman kolonial. RUU Pertanahan berpotensi menyebabkan terjadinya perampasan hak atas tanah atas nama perubahan tata ruang dan kepentingan umum, pengadaan tanah atas kepentingan umum sering digunakan untuk merampas hak atas tanah masyarakat. RUU pertanahan juga belum memperhatikan seutuhnya perlindungan ekosistem. Tidak dapat di pungkiri bahwa tanah merupakan bagian dari ekosistem yang memiliki fungsi tertentu. Pengelolaan tanah yang hanya memandang tanah sebagai sebidang lahan yang dapat menjadi komoditas akan mengakibatkan tidak selarasnya kebijakan pertanahan dengan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. RUU Pertanahan belum mencakup inventarisasi tanah berdasarkan kondisi atau fungsi tanah yang akan berpengaruh pada pengelolaannya  contoh, tanah yang bergambut yang permanfaatannya terbatas oleh fungsi lindungnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here