UU Cipta Kerja Pro Konglomerat, Tidak Pro Rakyat

0
UU, Cipta Kerja, Konglomerat, Rakyat
Muhammad Nurul Hadi, Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor

Oleh: Muhammad Nurul Hadi

Dua hari yang lalu DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja yang mengundang banyak kontroversi dan penolakan dari masyarakat, karena tidak pro terhadap kepentingan rakyat, namun lebih pro terhadap kepentigan para pengusaha/ konglomerat. Di dalam UU omnibuslaw yang sudah disahkan oleh DPR RI tersebut termaktub banyak pasal yang merugikan kepentingan rakyat, salah satunya berkaitan dengan Sumberdaya Alam.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang secara terang benderang dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang dasar 1945 sebagai dasar hukum yang memuat aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Maka sudah seharusnya dan sepantasnya setiap aturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah maupun DPR RI harus lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan pengusaha atau golongan.

DPR merupakan dewan perwakilan rakyat, dimana dengan terpilihnya mereka menjadi anggota dewan yang duduk di parlemen mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan malah menjadi dewan pemerkosa rakyat yang justru merampas hak-hak rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadi atau golongan.

Sangat ironis memang melihat UU Cipta Kerja ini, terdapat banyak kejangkalan di dalamnya, pengelolaan sumdaya alam dan lingkungan bukan lagi mengedepankan pengelolaan sumberdaya alam secara  lestari demi mejaga ketersediaan sumberdaya alam dan kesehatan lingkungan untuk masa depan bangsa dan negara, namun lebih mengedepankan investasi tanpa melakukan proteksi terhadap dampak kerusakan lingkungan. Dengan dihapusnya izin lingkungan dari perusahaan, diganti dengan persetujuan lingkungan dari pemerintah dan beberapa aturan lain yang di hilangkan, maka tidak ada lagi proteksi kerusakan lingkungan yang akan disebabkan oleh perusahaan akibat aktivitas diatas sumberdaya lahan. 

Menurut hemat saya dengan di sahkannya aturan seperti ini dalam UU Cipta Kerja maka setiap kegiatan perusahaan apapun itu, tidak lagi mempertimbangkan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan sekitar, dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas tersebut, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar atas penguasaan lahan, namun lebih mengedepankan apakah sumberdaya lahan itu bisa dimanfaatkan dan disetujui oleh pemerintah pusat agar supaya investor bisa masuk ke indonesia, ini tentu sangat berbahaya kedepannya.

Dalam UU Cipta Kerja juga termuat aturan bahwa HGU oleh perusahaan diperpanjang menjadi 90 tahun. Jika ini dijalankan maka siap-siap kedepannya rakyat indonesia akan kehilangan haknya atas kepemilikan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumberdaya lahan di negerinya sendiri. Dalam UU No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Bab II Bagian IV pasal 29 dengan dasar ketentuan pasal 33 UUD 1945 termuat bahwa :

  1. Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 
  2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. 
  3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Seduah jelas bahwa hak guna usaha diberikan paling lama 25 tahun, dan jika atas pemegang hak paling lama diperpanajng 25 tahun. Tentu hak guna usaha yang diberikan tidak mengesampingkan kebermanfaatannya untuk kepentingan rakyat, sebgaiamana yang termaktub dalam pasal 13 UU pokok agraria ayat 1 sampai 4 mengatakan :

  1. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) (Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 
  2. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasiorganisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. 
  3. Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. 
  4. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Maka sudah barang tentu, setiap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya lahan yang diatur oleh pemerintah harus mampu menyejahterakan rakyatnya.

Kejanggalan-kejangkalan peraturan yang termaktub dalam UU Cipta Kerja yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, seharusnya tidak disahkan oleh pemerintah maupun DPR RI. Akan tetapi sangat ironis dan tak punya hati nurani para perwakilan rakyat kita, mereka bukannya berpihak kepada kepentingan rakyat namun berpihak kepada kepentingan pengusaha. Tugas mereka harusnya mampu menyejahterakan kehidupan rakyat, namun malah menjadikan rakyat sebagai objek dalam mencapai kekuasaan dan kepentingan golongan elit politk. Suara dan tangisan rakyat disalah gunakan untuk mencapai kepentingan elit, serta untuk memuluskan dan melanggengkan kursi pemerintahan.

Dewan perwakilan rakyat tidak lagi memperjuangkan hak-hak rakyat, tidak lagi memperjuangkan suara dan tangisan rakyatnya, justru sebaliknya  para dewan perwakilan rakyat menghianati rakyatnya sendiri untuk kepentingan golongan. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja oleh dewan perwakilan rakyat dengan desakan pemerintah, telah membawa rakyat dalam jurang perbudakan dinegaranya sendiri.

Ketika suara rakyat sudah tidak didengar oleh para anggota dewa perwakilan rakyat dan pemerintah, sudah seharusnya dan sepantasnya untuk kita semua selaku rakyat indonesia menggaungkan perlawan dan mosi tidak percaya kepada DPR dan Pemrintah. Aksi-aksi perlawanan harus dilakukan disemua gedung pemerintah baik di daerah maupun di pusat, sebagai bentuk perlawanan rakyat yang tidak akan pernah diam atas ketidak berpihakan dan keadilan pemrintah kepada rakyat.

Mari kita rapatkan barisan, satukan kekuatan, untuk seluruh elemen rakyat indonesia, jangan pernah tunduk kepada ketikadilan, dan yakinlah jika kita berada pada jalan kebenaran untuk menumpas ketidak adilan Tuhan (Allah SWT) akan selalu bersama kita. Yakin Usaha Sampai.

 

Baca :  Parlemen China Setujui RUU Keamanan Nasional Hong Kong

Judul asli “UU Cipta Kerja Pro Konglomerat Tidak Pro Rakyat, Maka Harus Dicabut”

Penulis adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here