Perseroan Terbatas Perorangan Pada RUU Cipta Kerja

0
Perseroan Terbatas Deklaratif Pada RUU Cipta Kerja
Oleh: Ahmad Dasuki, SH, Mahasiswa Pascasarjana Hukum Kenotariatan Universitas Padjajaran (UNPAD)

Oleh: Ahmad Dasuki, SH

Undang-Undang Cipta kerja (Omnibus Law) saat ini masih menuai banyak pro dan kontra, RUU ini masuk dalam prolegnas 2019-2024, kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB)  Indoneisa berada pada peringkat ke-73 dalam laporan Doing Business 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia, dalam rangka peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) tersebut RUU cipta kerja memberikan kemudahan mengenai pendirian badan hukum yaitu perseroan terbatas yang didirikan oleh perorangan untuk UMKM.

Pembahasan Perseroan Terbatas terdapat pada bagian keempat yaitu Pasal 111 tentang perubahan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada perubahan ini meliputi modal dasar, pendirian perseroan UMKM oleh Perorangan, pada pasal ini Menyisipkan beberpa ketentuan pada UU Perseroan Terbatas Yaitu Pasal 135A bahwa perseroan yang memenuhi kriteria UMKM dapat didirikan oleh satu orang, dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, disampaikan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.

Di negara malaysia perseroan terbatas perorangan ini sudah ada sejak tahun 1965 dengan nama Sdn.Bhd (sendirian Berhad), di Singapura perseroan terbatas perorangan sudah ada sejak tahun 1967 dan atura nterakhir diuabah pada tahun 2006 yaitu Companies Act (Chapter 50).

Melalui undang-undang cipta kerja Indonesia mencoba menerapkan kemudahan tersebut, perlu diperhatikan terhadap pendirian perseroan oleh perorangan yaitu

Pertama, unsur PT adalah adanya perjanjian, apabila perjanjian maka harus lebih dari  satu oprang, apabila dilakukan  dengan cara deklaratif/perorangan maka tidak ada unsur perjanjian, harus diperhatikan pula mengenai siapakah yang dapat menjamin keabsahan, kecakapan, pendiri karena pendiriannya melalui online, peran Notaris dalam hal ini harus ditegaskan karena Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas pemerintah salah satunya dalam bidang pendirian badan hukum. Noataris dapat menjambin mengenai kecakapan dari pendiri perusahaan. 

Kedua, Perseroan Terbatas segabai subjek hukum yang mana dalam melakukan perbuatan hukum haruslah “cakap”, bagaimana ststus Perseroan Terbatas Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum apabila didirikan oleh orang yang masih dibawah umur. 

Ketiga, dalam RUU Cipta Kerja tidak membahas mengenai perubahan anggaran dasar perseroan yang dilakukan dengan deklarasi, anggaran dasar perseroan, apakah akan dipersamakan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya ataukah seperti apa pelaksanaannya.

Mengenai kepastian kecakapan dalam pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan ini, kiranya Pemerintah harus terus bersinergi dengan praktisi maupun akademisi dibidang hukum yang berkaitan dengan pendirian perusahaan.

Satu sisi kemudahan pendirian PT ini memberikan kemudahan UMKM, disisi lain juga dapat menimbulkan resiko bagi kreditur, ketika dijatuhkan pailit maka pendiri hanya bertanggungjawab terbatas pada modal yang disetrokan saja, karena sudah berbadan hukum perseroan terbatas, sama halnya seperti pemegang saham pada umumnya.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Hukum Kenotariatan Universitas Padjajaran (UNPAD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here