Webinar BEM FH UNPAK: Tantangan Demokrasi Indonesia Masa Depan

0
Bupati Bogor, Ade Yasin, Webinar, BEM, FH UNPAK
Bupati Bogor Ade Yasin saat menjadi narasumber Webinar BEM FH UNPAK: Tantangan Demokrasi Indonesia Masa Depan. (sumber foto: BEM FH UNPAK)

LEAD.co.id | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Pakuan (UNPAK) mengadakan Webinar dengan tema“Menakar Demokratisasi Lokal Dan Nasional: Tantangan Demokrasi Indonesia Masa Depan”, Selasa (23/6/2020).

Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber Rahmat Bagja (Anggota Bawaslu RI), Yulianto (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat), Ade Yasin (Bupati Bogor), R. Muhamad Mihradi (Dekan FH UNPAK) dan Isep H Insan (Dosen FH UNPAK). Selain beberapa Narasumber itu, juga diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah dipandu moderator yaitu oleh Ridwan Arifin (Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor), serta Luli Barliani (ketua Bawaslu Kota Depok) menjadi mengantar dan pemantik diskusi.

Terkait kegiatan tersebut, BEM FH unpak menyampaikan bahwa, capaian demokrasi di indonesia, mulai pada wilyah titik demokrasi lokal daerah sampai pada demokrasi nasional, ukuran penilaian sementara demokratisasi terdapat beberapa indikator sebagai instrumen diantaranya adalah indikator aspek kebijakan sipil, kedua presentase keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik sekla lokal maupun nasional, indikator integritas lembaga demokrasi dan indikator legislatif daerah (DPRD) dalam hal inisitaif.

Baca :  Covid-19 Masih Tinggi, Bogor Siapkan PSBB Parsial

“Rekomendasi legislatif lokal daerah (DPRD) kepada eksekutif (Bupati/walikota), serta penyediaan akses informasi APBD oleh pemerintah daerah sebagai salah satu lembaga demokrasi,” sebut Aji Pamungkas selaku Ketua BEM FH UNPAK malalui siaran pers yang diterima LEAD.co.id, Rabu (24/6/2020).

Sementara itu, lanjutnya, ada beberapa indikator lainnya seperti ancaman penggunaan kekerasan oleh oknum oknum pemerintahan yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, ancaman penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkumpul atau berserikat. Lalu aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya, hak pemilih dan dipilih yang terhambat, keberpihakan penyelenggara pemilu, keputusan hakim yang kontroversial dan kecurangan dalam penghitungan suara.

Baca :  Unimal Aceh Segera Berlakukan Kurikulum Merdeka

“Pada masa pandemi ini kita tidak boleh mengenyampingkan problematika demokrasi yang terjadi di indonesia ini karen dari demokrasi yang baik akan melahirkan pemimpin baik. Dan dari pemimpin yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik, maka dari pada itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan mengadakan kegiatan ini,” ungkap Aji.

Sebagai mahasiswa, pihaknya mengaku memfasilitasi penyaluran gagasan dan ekspresi kaum muda mengenai permasalahan demokratisasi bangsa. Hal ini menurutnya, dilakukan sebagai upaya pendidikan politik dan demokratisasi kalangan mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk mengembangkan kesadaran politiknya dalam proses demoratisasi di Indonesia baik sekala lokal maupun nasional yang tidak lepas dengan konteks kebangsaan.

Baca :  Rangga Pimpin BEM Faperta UNMUS Periode 2019-2020

“Melalui upaya diskusi ini akan memberi pemahaman yang baik terhadap moral dan etika politik dalam demokratisasi Indonesia, sehingga mahasiswa dan masayarakat secara luas  dapat mengetahui tantangan demokrasi indonesia di masa depan,” pungkas Ketua BEM FH Unpak, Aji.

Reporter: Sally Sumeke
Editor: Rieke Ferra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here