APIT: Kebijakan Jokowi Membatasi Otonomi Daerah

102
0
APIT, Kebijakan, Jokowi, Otonomi Daerah
Ketua Aliansi Pemuda Indonesia Timur (APIT), Okto Nahak

LEAD.co.id | Perkembangan kasus virus Corona (Covid-19) semakin bertambah. Sampai dengan hari ini, sudah terupdate korban positif 790 orang, sembuh 31 orang dan yang meninggal 58 orang.

Situasi ini sangat meresahkan bangsa indonesia, dimana korban yang tertular dan positif corona semakin hari semakin meningkat. Jika diperhatikan grafik presentasinya naik signifikan dari hari ke hari.

Upaya pemerintah pusat untuk mengendalikan pandemi ini patut diapresiasi. Namun Sampai dengan hari ini Kebijakan social distancing dianggap tidak cukup dalam penanganan Covid-19. Mengingat Penyebaran Covid-19 ini melalui sentuhan antara manusia, sentuhan dengan benda-benda mati juga dapat ditularkan kepada setiap orang yang terkontaminasi.

Baca :  Cegah Penyebaran Corona, RSI Bogor Tiadakan Jam Besuk

Melihat situasi yang semakin di perparah dengan ganasnya virus ini, beberapa pemerintah daerah  seperti provinsi papua dan manggarai barat mengambil langkah konkrit dengan mengeluarkan kebijakan Lockdown. Kebijakan yang dimaksud ini adalah membatasi mobilitas masyarakat daerah tersebut baik itu melalui jalur udara, laut maupun darat. Langkah ini diambil guna menahan masuknya virus covid – 19 dan menekan angka penularan didaerah tersebut.

Selain membatasi mobilitas, juga diterapkan social distancing, pegawai maupun pekerja perusahaan dirumahkan, dan gerakan belajar di rumah untuk dunia pendidikan mulai dari tingkat TKK / PAUD sampai universitas.

Baca :  Lagi, Presiden Bagikan 5.000 Sertifikat bagi Warga Bogor

Disisi lain pemerintah daerah menyadari bahwa masih banyak kekurangan peralatan medis. Banyak tenaga kerja kesehatan menyiasati alat pelindung diri (APD) dengan mengunakan plastik sebagai mantel.

Namun ditengah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah papua dan manggarai barat, presiden jokowi dalam pernyataan tegasnya mengatakan tidak mengambil kebijakan lockdown.

Seperti yang dimuat kompascom (24/3/2020), “kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pusat. Kebijakan ini tak boleh diambil oleh PEMDA dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown,” kata presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, senin (16/3/2020) beberapa hari lalu.

Baca :  Dihadiri Jokowi, HMI Tegaskan Netral

Pernyataan presiden RI ini direspon oleh ketua Aliansi Pemuda Indonesia Timur (APIT), Okto Nahak, mengkritisi pernyataan Jokowi terkait lockdown.

Menurut Okto, Jokowi membatasi kebijakan Otonomi Daerah dengan larangan lockdown sampai ke daerah-daerah. Disisi lain, APIT mendukung penuh langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah Papua dan Kabupaten Manggarai Barat guna menekan angka penyebaran Covid-19.

“Harapan besar Aliansi Pemuda Indonesia Timur agar daerah-daerah lain juga berani mengambil langkah dan kebijakan yang sama demi mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang kian tak terbendung”, kata ketua APIT.

Reporter : Manto Arya
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here