Berlarut-larutnya Permasalah DAS Kuansing Sebagai Bukti Negara Gagal

0
Apendi Arsyad, Budaya, Islam, Melayu
Dr. Ir. H. Apendi Arsyad, MSi

Oleh: Dr.Ir.H. Apendi Arsyad, MSi

Setelah dibaca dan disimak isinya keterangan bpk. Sekda Kuansing yang telah diberitakan beberapa medsos. Kelihatannya begitu polos dan jujur bapak Sekda Dianto menceritakan apa “adanya”, yang sesungguhnya terjadi di lapangan tentang permasalahan sosial penambangan emas liar (PETI) di DAS Kuantan. Beliau berpendapat bahwa permasalahan PETI, bukan akibat persoalan ekonomi tetapi ini persoalan hukum. Sebab aktor PETI adalah orang yg berduit dan mereka mampu berinvestasi besar ratusan juta rupaih bahkan bisa milyaran utk membeli peralatan eskalator dan mesin “dom-peng” dengan jumlah yg banyak. Tapi sayang penjelasan persoalan hukum.apa yg dimaksud kurang begitu jelas informasinya. Misalnya siapa pihak yang membeking dan “merawat” usaha illegal PETI ini. Sebaiknya pimpinan daerah berani membuka tabir tersebut, karena biang penyebab berlanjutnya usaha PETI tidak bisa hilang faktor ada disini. Ibarat pepatah gejala sosial buruk tersebut akibat perbuatan “jeruk makan jeruk” dan atau “pagar memakan tanaman”.

Sepintas kelihatan ada “benar”nya. Tapi sesungguhlah faktor yang sebenar tidak sesederhana itu. Masalahnya cukup kompleks mengapa para penjahat lingkungan dan ekosistem DAS Kuantan dan DAS terjadi masih tetap leluasa beroperasi hingga kini.
Dengan kepolosan bpk Setda Kuansing meminta Presiden Jokowi turun ke lapangan, ini membuktikan ketidakmampuan birokrasi Pemkab Kuansing (dalam hal ini jajaran Forkompimda Kuansing) seolah tidak berdaya, dan kurang mampu mengemban tugas pemerintahan dan negara. Artinya terbukti negara gagal dan atau negara tidak hadir (alfa) dalam melindungi warganya yang tengah menghadapi musibah yg dibuat oleh warganya sendiri. Kita merasakan kasihan dengan nasib rakyat dan penduduk lokal pribumi Kuansing, saat ini mungkin sejak dulu ada “kevakuman” kepemimpinan di nagori Kuansing atau tidak efektifnya kepemimpinan di daerah. Padahal kita tahu bahwa setiap tahun anggaran APBD Kuansing tersedia dana ratusan milyard rupiah dan bahkan triliyun rupiah untuk membiayai pembangunan daerah, yang nyaris tidak bersisa (tidak bersaldo).

Baca :  Dihadiri 193 Negara, Presiden Minta Persiapkan Penyelenggaraan GPDRR

Lantas kemana aliran dana APBD yg khusus diperuntukkan untuk program pembinanaan lingkungan hidup dan perawatan/pelestarian ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta dana Satpol PP untuk penertiban lingkungan dsb itu perginya ? Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD yg disampaikan ke sidang pleno DPRD Kuansing selalu “habis”. Lantas bukti kinerjanya dan indikatornya apa? Tragis memang, jika kita bernalar sehat ?.

Kemudian permasalahan ekologis DAS terutama badan sungai sudah ada Lembaga Pemerintahan yg khususnya mengelola sungai yaitu sejenis badan koordinasi vertikal “Balai Pengelolaan DAS” jika tidak salah dibawah kendali Kemen PUPR. Lantas pelaksanaan tupoksinya Lembaga ini sejauh mana? bukti pekerjaannya apa?

Sebagai salag satu contoh misalnya, saya cukup mengetahui persis tentang permasalahan tanah longsor (ghuntuah) pada tebing sungai Kuantan, tepatnya di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti. Lokasinya yang longsor semakin dekat dengan rumah orangtuaku di kampung halaman tempat kelahiranku, Desa Kampung Baru Cerenti. Ancaman bencana tebing sungai longsor sangat menghawatirkan warga, dan membahayakan nyawa penduduk, serta juga bisa memutuskan jalan raya (beton) strategis nasional sebagai urat nadi perekonomian regional. Jika jalan ini sempat putus, begitu besar kerugian yg diderita rakyat baik material dan nonmaterial, misalnya hilangnya komunitas “kampung tua” yang bernilai sejarah tinggi. Terlebih akibat terputusnya jalan raya, lalu lintas berapa ratus truk tronton setiap hari yg mengangkut buah Sawit tidak bisa beroperasi,akhir pabrik pengolahan CVO pun berhenti beroperasi.

Problem lingkungan tebing longsor sudah lama saya suarakan baik lisan maupun tulisan di buletin Canang IKC se Jabodetabek yang 16 tahun saya pimpin (2002-2018), mungkin sudah memakan waktu belasan tahun lama. Termasuk saya sudah sampaikan keluhan masyarakat Desa Kampung Baru Cerenti kepada Bupati Kuansing bpk Mursini secara langsung (pertengahan Desember 2019), ketika beliau bertugas dinas ke Cerenti untuk melantik 6 orang Kades. Pada waktu kebetulan saya hadir dan tengah berada di kampung (baliak ka kampuang jenguk ibundaku). Setelah itu untuk beberapa waktu kemudian, saya pernah membaca di media sosial bahwa bpk Halim Wakil Bupati Kuansing telah meninjau lokasi tebing longsor yang persis bibir tebing longsor sudah menyeret dapur beberapa rumah penduduk Desa Kampung Baru.

Baca :  'Buku Putih' Forkom IKKS untuk Bupati Kuansing Terpilih

Saya berkeyakinan publik sudah sangat tahu informasi mengenai kasus tebing sungai Kuantan ini longsor, karena sudah banyak diposting di medsos dan dipublikasikan di koran2 lokal yang terbit setiap hari di Provinsi Riau. Wakil rakyat (DPRD) dapil dari Cerenti juga ada, pasti mereka ikut menguping tapi sayang tidak terdengar suaranya: sunyi dan senyap saja.

Hingga sekarang, penanganan atau restorasi tebing longsor (ghuntuah) di Desa Kampung Baru Cerenti belum juga dikerjakan bahkan belum ada tanda2 akan dikerjakan. Padahal teknologi yang digunakan untuk membuat tembok besi-beton/turap atau sejenisnya tidaklah terlalu rumit dan kebutuhan dana digunakan pun tidak terlalu besar seperti tidak sebesar membangun jalan tol dan jembatan beton penyeberangan sungai yang menguras dana APBD triyunan rupiah.

Terus terang hingga sekarang saya dan tokoh masyarakat Cerenti merasa penasaran mengapa Pemkab Kuansing dan Pemprov Riau kok masih abai dan permisif, tidak responsif dan tidak bisa berbuat apa-apa, ada apa gerangan ?

Berdasarkan fenomena sosial negatif seperti yang diungkapkan ini, dimana berlarut-larutnya penyelesaian dan penanggulangan bencana alam tebing sungai longsor, akibat kurang responsifnya Pemkab Kuansing dan Pemprov Riau dalam menjaga ekosistem DAS Kuantan. Maka hal ini menambah daftar panjang, bukti “kegagalan” Pemerintah (governement failure) dalam melindungi rakyatnya terhadap bencana alam, sebagaimana amanah konstitusi negara UUD 1945.

Baca :  Momentum Persidangan Tipikor untuk Perbaikan Pilkadal Bupati Kuansing 2020

Sebenar rakyat Cerenti mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi rakyat tidak punya daya dan biaya.

Padahal salah satu amanah gerakan reformasi (1998) adalah adanya kebijakan otonomi daerah agar pimpinan daerah (Bupati dan Wakilnya) berperan aktif mengayomi rakyatnya. Artinya pelayanan publik tidaklah dibuat berjarak, seharusnya rakyat sudah semakin mudah mendapatkan sentuhan dari para pemimpin daerahnya. Kepala Daerah sudah sewajarnya lebih dekat dan akrab dengan rakyatnya sebagai konsekwensi negara Republik yg demokratis, bukan negara dinasti dan oligarki.

Dan bukan pula memanjakan diri, urusan lokal kok mengadukan permasalahannya kepada Presiden RI, agak aneh ke dengarannya di telinga. Kasihan bapak Presiden Jokowinya, mengurus tugas2 negara (NKRI) yang besar ini dan birokrasi Pemerintahan sudah sangat kerepotan waktunya beliau. Kok sekarang ditambah lagi urusan penjahat lingkungan PETI, yang akar masalah bisa dideteksi dengan akal sehat (common sense) dan mudah dipahami siapa para oknum aktor2 yang berbuat kriminal, serta option solusi kebijakan dan programnya yang tepat bisa dirumuskan dan dieksekusi setingkat Pimpinan Daerah.

Benar-2 tragis dan membuat miris hati ini..membaca postingan di WAG IKKS tersebut.
Lantas rakyat kepada siapa lagi tempatnya mengadu dan berlindungnya? kalau bukan kepada Pimpinan Daerahnya beserta jajaran yg telah diberikan dana APBD.!!! dan mereka telah mendapat amanah lewat sistem demokrasi Pilkadal-Pilbub yg telah menguras dana, tenaga dan pikiran, serta telah berjanji untuk memajukan masyarakat dan nagorinya. Ingat amanah itu!.

Penulis adalah Dosen, Konsultan dan Pemerhati Sosial. Lahir di Cerenti, sejak 1980 mukim di Bogor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here