BOGOR (LEAD.co.id) – Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana B Pramesti bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan flag off Soft Launching layanan Biskita Trans Pakuan, di Plaza Balai Kota Bogor, pada Selasa (2/11/2021).
Sebanyak 10 bus yang telah diluncurkan ini sebagai uji coba di koridor 5 Ciparigi – Stasiun Bogor secara bertahap hingga akhir tahun akan beroperasi hingga 49 bus melayani 6 koridor di Kota Bogor. Peluncuran ini merupakan layanan angkutan umum massal dengan konsep Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bogor.
Menurut Polanya, ini merupakan upaya bersama BPTJ dengan Pemkot Bogor dalam menghadirkan layanan angkutan umum massal sesuai standar pelayanan minimal melalui subsidi berbasis skema Buy The Service (BTS).
“Kota Bogor terpilih sebagai pilot project penerima subsidi dengan skema Buy The Service, ini didasari komitmen Kota Bogor dalam melakukan pembenahan transportasi perkotaan di wilayahnya,” katanya.
Melalui subsidi dengan skema BTS dari BPTJ, Polana berharap Kota Bogor bisa menindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat push policy dalam memanfaatkan layanan Biskita Trans Pakuan, tidak hanya orang yang semula naik angkot, namun yang menggunakan kendaraan pribadi.
“Menurut kami ini akan menjadi wujud kolaborasi sesungguhnya antara pusat yang memberikan bantuan yang bersifat pull policy dan pemda yang melengkapi dengan kebijakan push policy,” jelasnya.
Selama masa uji coba, layanan Biskita Trans Pakuan digratiskan, namun penggunaan E-Money tetap dilakukan sebagai bentuk sosialisasi dan keperluan survei standar pelayanan minimal.
“Saya berharap layanan Biskita Trans Pakuan dapat memberikan pelayanan terbaik dan menjadi pilihan cerdas masyarakat Bogor dalam bermobilitas,” harapnya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan bahwa, ini merupakan satu perjalanan panjang dan terjal yang penuh dinamika, namun secara umum terdiri dari tiga aspek yaitu kekuatan konsep, komunikasi yang terus dikembangkan kepada semua stakeholder dan kolaborasi.
“Hari ini sejarah, menuju hari ini jalannya terjal dan panjang, namun pada intinya ini adalah kekuatan konsep yang terus dimatangkan, digodok, duji dan terus dievaluasi. Komunikasi yang terus dikembangkan kepada semua pihak terkait serta terakhir adalah kolaborasi semua,” katanya.
Konsep konversi 3 angkutan perkotaan (angkot) menjadi 1 bus kata dia, harus terus dikawal secara jujur dan adil. Jujur artinya harus benar-benar konversi 3 angkot menjadi 1 bus. Sementara adil dimaksudkan tidak ada yang ditinggalkan, para pengemudi angkot semaksimal mungkin direkrut untuk di training menjadi pengemudi bus atau tenaga mekanik.
“Ini saya sampaikan kepada semua, angkot yang dibesituakan adalah angkot yang sudah dicek dan tidak layak jalan. Untuk angkot yang masih layak jalan di plat hitamkan dan mungkin saja digunakan untuk hal-hal lain yang bermanfaat tapi tanpa digunakan sebagai angkutan kota,” jelasnya.
Konversi juga diberlakukan bagi para pengemudi angkotnya, dengan penerapan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti usia, latar belakang pendidikan dan memiliki lisensi mengemudi. Sementara untuk pengemudi yang usianya melebihi ketentuan akan dikaryakan. Salah satunya pengemudi yang berusia diatas 50 tahun direkrut menjadi tenaga keamanan.
“Mulai hari ini sesungguhnya bukan hanya menyambut bus baru, tetapi juga memulai kebiasaan baru, budaya baru dan memulai hal-hal baik yang baru, khususnya dalam memanfaatkan transportasi publik, baik bagi pengemudi maupun warga Kota Bogor,” ujarnya.
Reporter: Jhonie
Editor: Aru Prayogi
Sumber: Prokompim
