LEAD.co.id | Warga Myanmar ramai ramai mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, pada Selasa (23/2/2021). Mereka memprotes Pemerintah Indonesia yang dinilai telah mendukung pemilihan ulang oleh junta militer.
Sumber The Irrawaddy melaporkan, para pengunjuk rasa mengecam rencana Pemerintah Indonesia karena dinilai melegitimasi junta militer dan mengabaikan keinginan elektoral mereka.
Indonesia dikabarkan telah mendorong negara tetangga di Asia Tenggara (ASEAN) untuk menyetujui rencana aksi rezim militer menepati janjinya mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan.
Militer Myanmar melancarkan aksi kudeta pada 1 Februari 2021 usai menolak hasil pemilihan pada bulan November yang dianggap “cacat”. Aung San Suu Kyi, pemimpin yang terpilih secara demokratis ditahan bersama para pemimpin lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Pihak militer Myanmar menyatakan telah menahan para pemimpin sipil dengan alasan “kecurangan pemilu”. Sementara, kekuasaan diambil alih panglima militer Min Aung Hlaing dan duberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Sumber Reuters melaporkan, para jenderal mengambil langkah beberapa jam sebelum parlemen dijadwalkan duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan telak NLD dalam pemilihan 8 November yang dipandang sebagai referendum terhadap pemerintahan demokratis baru Suu Kyi.
Para aktivis di Yangon, Myanmar menyerukan pembangkangan sipil, pada Selasa (2/2), usai militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin terpilih, Suu Kyi. Puluhan ribuan warga terus berunjuk rasa di seluruh kota, mengecam kudeta militer dan menuntut pembebasan Suu Kyi.
“Kami tidak ingin kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi !,” seru mereka seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) meminta Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar untuk tetap tenang dan waspada, serta mencermati situasi keamanan di Negara tersebut.
“Seluruh WNI untuk tetap tenang, waspada, terus cermati perkembangan situasi keamanan serta meminimalisir kegiatan non-essensial di rumah rumah,” sebut siaran pers Kemlu RI, pada Senin (1/2).
Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar. Dia berharap konflik politik itu dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku.
“Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Jokowi saat bertemu PM Malaysia Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (5/2).
Jokowi juga menekankan pentingnya semua negara anggota untuk menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi hak asasi manusia (HAM), dan pemerintahan yang konstitusional.
Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar anggota ASEAN mengirim pengawas untuk memastikan para jenderal menepati janji untuk pemilihan baru yang adil.
Laporan itu telah menyebabkan para aktivis pro-demokrasi Myanmar semakin curiga terhadap intervensi Indonesia yang akan merusak tuntutan mereka.
Kesal dengan laporan itu, pengunjuk rasa berkumpul di dekat Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) keesokan paginya. Mereka meneriakkan “Kami tidak perlu pemilihan lagi!” “Hormati suara kami!” dan “Kami ingin pemerintah kami kembali!”.
Netizen juga mengecam rencana Indonesia yang dinilai “konyol” dan “sama sekali tidak dapat diterima”. Mereka mengatakan sudah memiliki pemerintahan terpilih dan menyerukan agar itu dipulihkan.
Sejak laporan Reuters menjadi viral, kampanye online telah berjalan lancar, termasuk postingan populer di Facebook yang mengatakan kepada ASEAN: “Tidak Ada Pemilu Ulang, Kami Ingin Pemerintah Kami Kembali”.
Kemlu Indonesia telah membantah adanya dukungan rencana aksi untuk militer Myanmar. Petugas KBRI di Yangon mengatakan kepada pengunjuk rasa bahwa, laporan Reuters tidak benar.
Kemlu RI menyatakan bahwa, Pemerintah Indonesia akan menghormati keinginan rakyat Myanmar. “Indonesia tidak mendukung pemilihan kembali,” sebutnya.
Aktivis hak asasi manusia U Aung Myo Min mengatakan, menyetujui rencana junta militer untuk mengadakan pemilihan baru sama dengan mengakui kudeta. Menurutnya, resolusi seperti itu tidak perlu dipertimbangkan di masa depan.
“Melakukan itu akan menjadi penghinaan terhadap keinginan rakyat Myanmar dan mereka yang melakukan protes di jalanan,” katanya.
Lebih lanjut dia menyatakan, hal itu juga akan bertentangan dengan prinsip dasar penguatan jalur negara anggota menuju demokrasi, seperti yang tertuang dalam Piagam ASEAN.
Kantor Reuters kembali melaporkan bahwa, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk militer, Wunna Maung Lwin, untuk melakukan pembicaraan di ibu kota Thailand pada Rabu (24/2).
“Kami meminta semua orang untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan … untuk menghindari korban jiwa dan pertumpahan darah,” kata Retno usai bertemu menteri Myanmar dan mitranya dari Thailand, Don Pramudwinai, seperti dikutip Reuters.
Sementara itu, para pengunjuk rasa juga berkumpul di luar kedutaan Thailand di kota utama Yangon dengan tanda bertuliskan: “Hormati suara kami” dan “Kami memilih NLD”.
“Menteri luar negeri kami adalah Aung San Suu Kyi,” teriak para pengunjuk rasa, mengacu pada jabatan yang dia pegang di pemerintahan yang dia pimpin setelah memenangkan pemilu 2015 secara telak.
Upaya Indonesia untuk ikut menyelesaikan krisis ini menimbulkan kecurigaan di kalangan aktivis pro-demokrasi Myanmar. Mereka khawatir urusan dengan junta militer akan memberikan legitimasi untuk membatalkan hasil pemilihan pada November.
Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
Sumber: The Irrawaddy & Reuters