LEAD, — Gelombang kritik publik kembali menerpa Kabinet Indonesia Maju Jilid Prabowo. Kali ini bukan soal kebijakan, melainkan citra para menteri yang seolah kehilangan rasa malu. Foto viral Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang asyik bermain domino bersama Azis Wellang membuat publik mengernyitkan dahi: apa pejabat negara memang sudah tak peduli dengan persepsi etik?
Insiden ini datang di saat kepercayaan publik terhadap pemerintahan sedang rapuh. Warga masih menunggu jawaban serius atas sederet persoalan: energi mahal, pangan seret, hukum kerap tajam ke bawah. Alih-alih memberi teladan, dua menteri justru mempertontonkan kedekatan dengan sosok yang pernah disebut-sebut dalam kasus pembalakan.
Klarifikasi memang muncul. Karding menegaskan itu hanya pertemuan rutin KKSS, sementara Raja Juli berdalih tak tahu latar belakang Azis. Namun, publik tak lagi percaya pada klarifikasi instan yang terdengar seperti alibi. Bagi rakyat, simbol itu lebih berbahaya dari seribu kata, karena menggambarkan pejabat negara yang tak mampu menjaga jarak dari figur bermasalah.
“Presiden Prabowo harus berani, jangan biarkan dua menterinya mempermalukan kabinet. Kalau tidak dicopot, ini jadi preseden bahwa standar etika bisa ditawar dengan alasan kumpul-kumpul,” tegas Ketua Indonesia Visioner, Rich Ilman Bimantika, Minggu (7/9/2025) di Jakarta.
Situasi makin gawat karena kasus ini bukan insiden tunggal. Sebelumnya publik sudah resah melihat gaya hidup pejabat yang serba mewah, sementara rakyat berhemat menahan inflasi. Pola ini berulang: pejabat abai pada etika, presiden diam terlalu lama. Publik melihat lingkaran setan yang jika tak diputus bisa menjadi bom waktu politik.
“Kami membaca ini bukan sekadar soal domino, melainkan simbol kekacauan moral. Negara tidak boleh dipimpin oleh menteri yang gagal membedakan batas antara pergaulan pribadi dan tanggung jawab publik,” kata Ilman.
Tak pelak, tuntutan kian mengeras: evaluasi kabinet tak bisa ditunda. Jika Prabowo ingin menjaga wibawa dan stabilitas, opsi paling rasional adalah mencoret nama Karding dan Raja Juli dari daftar pembantunya. Mengabaikan tuntutan publik hanya akan menimbulkan ekskalasi baru — ruang bagi gerakan jalanan yang menuntut perubahan lebih keras.
“Kalau presiden masih ragu, maka ia sedang mempertaruhkan legitimasinya sendiri. Rakyat sudah muak dengan klarifikasi basa-basi. Yang dibutuhkan sekarang tindakan konkret: reshuffle yang menyingkirkan mereka,” ujar Ilman.
Akar masalahnya sederhana: publik menginginkan pejabat yang bersih secara etik, bukan sekadar bebas secara hukum. Standar etika politik seharusnya lebih tinggi daripada hitam-putih putusan pengadilan. Di sinilah presiden diuji: apakah keberanian politiknya sepadan dengan janji besar membangun Indonesia yang berdaulat.
“Kami akan terus bersuara sampai dua nama ini dicoret. Kalau presiden memilih tutup mata, jangan salahkan publik bila memilih jalan protes yang lebih keras,” tutup Ilman.
