LEAD.co.id | Indonesia Election Watch (IEW) menilai, langkah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam membuka isu konflik partai kepada publik melalui sebuah conference pers merupakan langkah yang gegabah.
“Apa yang dilakukan AHY menimbulkan berbagai pandangan miring oleh publik terkait kepemimpinan AHY dalam memimpin Partai Demokrat,” sebut Rezki Adminanda, Koordinator Riset dan Program IEW melalui siaran pers, pada Rabu (3/2/2021).
Dirinya menyebutkan, ibarat memainkan catur, ada banyak jenis langkah bidak catur yang tersedia untuk mengusik kedudukan raja. Namun, semua telah ditetepkan aturannya.
“Bidak pion bisa melangkah satu atau dua petak, Benteng dengan cara lurus, bidak kuda membentuk Pola L dan lainnya,” sebut Rezki memberikan isyarat.
Meski demikian, lanjut Rezki yang juga Wakil Ketua DPP GMNI ini, selain seni penyerangan, dalam catur juga disajikan seni bertahan yang cukup apik. “Jangan salah langkah jika tidak ingin raja di skak mati oleh lawan,” kata dia memperingatkan.
IEW menilai persoalan yang menimpa Partai Demokrat ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pasalnya, penunjukan AHY sebagai ketua umum sebelumnya juga sudah sangat disayangkan oleh beberapa kader dan politisi senior partai tersebut.
Penunjukan AHY sebagai Ketu Umum (Ketum) Demokrat pada tahun 2020 lalu, oleh berbagai pihak dianggap kongres yang dipaksakan, demokrasi semu, bahkan tidak disertai laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan pembahasan program partai.
“Kita tentu masih ingat ada yang mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai ketum Demokrat yang dilakukan pada sekitaran bulan Maret 2020 yang lalu tidak melalui mekanisme kepartaian yang tepat,” tambah Rezki.
Meski tudingan itu telah ditepis oleh berbagai kalangan kader demokrat, namun publik melihat ada percikan api konflik yang tersisa dari penyelenggaraan kongres tersebut. Selain itu, sebagai Ketum terpilih, AHY seharusnya bisa cakap dalam merapikan barisannya, dan menyudahi segala konflik yang ada.
Rezki memaparkan, dalam teori politik kelembagaan modern, Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik, dan membawa permasalahan kedalam musyarawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
Pertanyaannya ialah, bagaimana kemudian sebuah partai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengendali konflik sosial yang cakupan nya luas jika kemudian konflik internal saja tidak bisa diselesaikan dengan baik dan matang??
Menurutnya, pertunjukan drama yang dipertontonkan AHY ini justru akan mempertajam jurang ketidak percayaan publik terhadap lembaga partai Politik. Sehingga tidak salah memang pada beberapa hasil survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey menunjukan bahwa partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik.
Ini yang kita cukup sayangkan. Ditengah partai lain berpacu dalam menunjukan kemajuan kinerja partainya melalui anggota parlemen terpilih, Demokrat malah tampil menunjukan bahwa ada yang tidak beres dengan internalnya.
“Hingga kemudian, adanya isu kudeta hari ini merupakan buah dan akibat dari AHY yang tidak mampu meredam situasi konflik yang ada pada partai yang ia pimpin,” sebut Rezki.
Lebih lanjut dirinya mencontohkan, bagaimana politisi partai PSI yang terpilih di DKI Jakarta menampilkan kinerja yang baik, berhasil menjadi bagian perubahan dalam menciptakan transparansi publik terhadap jalan nya pemerintahan.
Di lain sisi, PKS dan PPP misalnya, juga baru saja melakukan rebranding partai dengan lebih memajukan potensi-potensi kader-kader mudanya, dan partai lain juga melakukan hal yang sama, berpacu menjawab kepercayaan publik.
Untuk Partai Demokrat, dirinya berharap agar segera menyudahi drama ini. Karena, partai politik syarat dengan berbagai konflik kepentingan, justru disitu ujian nyata kader-kader partai terkhusus pemimpin partai dalam mengasah kemampuan politiknya.
“Bahkan tidak hanya kecakapan aktor yang terlihat, tapi bagaimana kemudian instrumen yang dimiliki oleh sebuah partai dalam menyelesaikan permasalahan nya juga akan ter uji,” tambah Rezki.
Karenanya, jika instrumen partai itu telah kokoh, tidak akan ada lagi isu kudeta, pun mungkin harus dipilih jalan Kongres Luar Biasa (KLB) itu semua pasti ada aturan tersendiri di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.
Jika AD/ART memuat perihal KLB, lanjutnya, artinya itu konstitusional dengan segala persyaratan nya, jadi jangan lagi menggunakan bahasa Kudeta dan lain sebagainya. Apa lagi kemudian melakukan tudingan yang arahnya kemana-mana.
Atas hal itu, dirinya menilai bahwa kepemimpinan AHY sedang diuji, dan publik terlanjur menyoroti itu semua. IEW juga berharap, AHY bisa menyelesaikan persoalan di tubuh Partai Demokrat secara konstitusional dan bijaksana, selebihnya Publik yang akan menilai.
“Selesaikan secara konstitusional dan bijaksana. Publik yang akan menilai selebihnya,” pungkas Rezki.
Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
