KRPI Serukan Aksi Nasional Tolak RUU Cipta Kerja

0
Spanduk, Omnibus Law kok Bikin Galau
Spanduk penolakan RUU Omnibus Law

LEAD.co.id | Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI) Wilayah Jakarta menyerukan Aksi Nasional dan Mendukung Pemogokan Rakyat yang akan di lakukan pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020.

Seruan Aksi Nasional ini dipicu oleh sikap DPR dan Pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat, dengan mengebut pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

DPR secara diam-diam justru gencar melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi covid-19 yang semakin buruk penanganannya, yang berakibat pada pemberhentian kerja (PHK) massal sementara korporasi besar terus mendapat suntikan stimulus. DPR dan pemerintah terus mengutamakan kepentingan oligarki semata, namun menihilkan keselamatan rakyat.

Data Covid-19 per (4/10) sudah menunjukan angka 303.000 jumlah positif, dan 11.151 angka meninggal dunia. Bukan malah menyelesaikan covid-19, pemerintah malah terus memberikan karpet merah kepada oligark, dengan dikebutnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Pembahasan Omnibus Law dilakukan secara diam-diam dan sangat tidak transparan, keterbukaan informasi soal pembahasan sangat terbatas sementara penolakan yang datang dari berbagai pihak tidak didengar dan dindahkan, bahkan informasi terkini bahwa omnibus law akan segera disahkan pada Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang V yang terjadwal 8 Oktober nanti.

Pada sidang tingkat I pada Sabtu, (3/10) fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum di mana menghasilkan suara 9 dari pandangan mini fraksi 7 diantaranya menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja sementara 2 lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak. Hadir 3 menteri sekaligus di Gedung Senayan, DPR RI. Di mana Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan pendapat mewakili pemerintah yang menunjukkan sudah tidak ada lagi keragu-raguan untuk tidak mengesahkan dan mengundangkannya dalam sidang pengambilan keputusan tingkat 2, paripurna.

Baca :  Menolak Campur Tangan Pemerintah dalam Kehidupan Pers

Sejak awal Omnibus Law RUU Cipta Kerja dicetuskan Pemerintah, Komite Revolusi Pendidikan Indonesia wilayah Jakarta  telah menyatakan sikap tegas untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan. Walaupun telah dicabutnya klaster pendidikan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, hal itu tidak menghentikan Langkah KRPI untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Karena pada dasarnya, KRPI sudah bersikap untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara keseluruhan.

“Dalam pandangan kami, Omnibus Law Cipta Kerja akan merugikan semua pihak, seperti buruh, kaum tani, masyarakat adat, nelayan, rakyat kecil, terutama pemuda, pelajar, dan mahasiswa,” papar Fajar Adi Nugroho dalam siaran pers KRPI, Jakarta, 5 Oktober 2020.

Dalam bidang Pendidikan, pemerintah terlihat tidak adanya upaya untuk mewujudkan Pendidikan gratis dan ilmiah bagi seluruh rakyat. Padahal konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi di tengah pandemi covid-19 saat ini, pemerintah tidak adanya upaya untuk membantu meringankan beban Pendidikan mahasiswa dan pelajar. Aksi demonstrasi untuk menuntut keringanan biaya Pendidikan, malah dihadapi upaya represif dari pihak kampus.

Seperti mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) yang menuntut keringanan biaya kuliah, dihadapi tindakan represif dari pihak kampus dan pihak kepolisian. Seperti tiga orang drop out, 2 mahasiswa skorsing, serta 9 orang mahasiswa yang diberi peringatan keras pihak kampus.

Baca :  Rugikan Petani dan Buruh, GMNI Bogor Tolak Omnibus Law

Isu demokratisasi kampus kian berhembus kencang. Seperti pembubaran diskusi kawan-kawan UGM yang membahas tema pemakzulan presiden, dan di represinya diskusi kampus perihal papua di Universitas Indonesia. Padahal mimbar bebas, dan kebebasan akademik perlu dijunjung dalam Pendidikan tinggi. Jika kampus saja sebagai tempat ilmiah dalam berdiskusi di represi, dimanakah kita bisa aman dalam melakukan diskusi?

Selain itu juga terjadi pembungkaman ruang demokrasi di Universitas Medan dan juga di Universitas Khairun, Ternate yang menyebabkan di DO-nya empat mahasiswa akibat berpendapat perihal apa yang terjadi di Papua.

Pada (4/5) Togi, mahasiswa Universitas Bunda Mulya diperintahkan untuk mengundurkan diri oleh pihak kampus karena mengkritik kebijakan kampus tekait transparansi keuangan kampus di kala pandemi. Hal itu sangat mengkhawatirkan dalam dunia Pendidikan tinggi. Seharusnya negara menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana di jamin oleh konstitusi.

Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah selalu menarasikan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja jelas keliru besar. BKPM sendiri mencatat sejak 2013 hingga 2019 investasi yang masuk ke Indonesia terus naik tapi berkorelasi negatif dengan penyerapan tenaga kerjanya. Hal itu sebagai penanda bahwa, investasi tak melulu ber-relevansi dengan penyerapan tenaga kerja. Sejatinya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas kekuasaan oligarki untuk semakin menghisap rakyat kecil, terutama mahasiswa, pemuda, dan pelajar.

KRPI memandang bahwa, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tak berpihak kepada rakyat, dan harus digagalkan. Maka dari itu, pada 6.7.8 Oktober 2020 ini KPRI Bersama GEBRAK dan seluruh aliansi dan jaringan di wilayah Indonesia menyerukan, “Aksi Nasional: Pemogokan Rakyat Indonesia, mengusung tuntutan : Batalkan Omnibus Law Seluruhnya”.

Baca :  GERPAMMA Nilai RUU Omnibuslaw Hanya Menjadi Kepentingan Kelompok

Rakyat tidak membutuhkan omnibus law, yang kami butuhkan adalah DPR RI dan Pemerintah Indonesia Kabinet Indonesia Maju:

  • Menghentikan PHK dan Perampasan hak-hak buruh di massa pandemi Covi d 19;
  • Menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat, jalankan Reforma Agraria Sejati;
  • Menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi.
  • Mencabut Undang-Undang Minerba yang merugikan rakyat kecil;
  • Menuntut pengesahan RUU yang menjamin hak-hak dasar rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga;
  • Memaksimalkan sumber daya DPR RI, dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi COVID-19, dan penanganan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis;

Komite Revolusi Pendidikan Indonesia juga menuntut agar:

  1. Wujudkan Pendidikan gratis ilmiah dan demokratis
  2. Hentikan militerisasi di dalam Pendidikan
  3. Hentikan Intervensi pemerintah/rezim ke kampus: membuka ruang-ruang demokrasi di dalam Pendidikan dan kampus

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, untuk mendapatkan dukungan atas Aksi Nasional yang akan kami selenggarakan. Komite Revolusi Pendidikan Indonesia juga akan turun kejalan dan terpimpin dalam satu perlawanan besar bersama Gerakan rakyat lainnya seperti Buruh, Petani, Nelayan dan Masyarakat Adat yaitu menuntut pembatalan Omnibus Law seluruhnya.

Editor: Aru Prayogi
Sumber: KRPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here