Narasi Poltik Tantangan Demokrasi Elektoral 2019

0

Oleh : Syaf Lessy (Aktivis Maluku)

Dalam ingatan kolektif bangsa kita tahu betul, bahwa pelaksanaan demokrasi elektoral berjalan begitu cepat dan cukup dramatik. Hiruk pikuk nya pun menjadi wacana publik terhadap keberadaan konstalasi politik nasional. Dalam studi politik menyoroti proses demokratisasi di Indonesia, menggambarkan adanya serangkaian prinsip dasar perubahan struktur politik, yang seringkali menginterupsi bangunan demokrasi Indonesia.

Bila dijejaki secara historis, sejak era reformasi bergulir, keberadaan realitas demokrasi secara prosedural berdasarkan jejak pendapat sembari mengatakan bahwa sudah berjalan dengan baik.

Hal ini terlihat dengan adanya fakta politik pelaksanaan pemilihan umum secara berskala. kita bisa lihat misalnya realisasi pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pelaksanaan pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berjalan sesuai dengan prosedur konstitusional. Namun bila di telisik lebih jauh adanya dimensi pengabaian terhadap kepentingan publik.

Baca :  Waspada Pembunuhan Demokrasi, IEW Tolak Revisi UU Pemilu

Dalam kerangka politik nasional, hal ini di maknai sebagai problem besar kenegaraan kita dengan orientasi proses demokrasi elektoral 2019. Sembari tetap meyakini bahwa prosedur pelaksanaan pemilihan umum, di tengah tengah proses demokratisasi ternyata tidak memaknai kepentingan publik, didalam postur politik elektoral Indonesia.

Dalam kaitan itu misalnya kita bisa telusuri lebih mendalam realisasi pelaksanaan pemilu umum serentak yang akan berlangsung, menyedot biaya negara yang begitu besar, dengan harapan merealisasikan pembangunan demokrasi seutuhnya, yang merupakan bagian dari konfigurasi pergantian struktur politik nasional, di anggap Masyarakat sebagai sesuatu yang boros, bukan mewakili kepentingan publik Indonesia.

Di lain sisi, Fakta politik kita hari diperhadapkan kepada persoalan persoalan krusial yang menjadi hambatan demokrasi elektoral Indonesia.

Baca :  PMKRI dan KPU Ajak Kaum Milenial Bogor Sukseskan Pemilu

Misalnya ketegangan Horizontal antara berbagai kelompok masyarakat, di tengah tengah transidentitas dan transkultural yang kian beragam terhadap kehidupan bermasyarakat tentunya sering diperhadapkan kepada masalah serius berupa konflik sosial, protetipenya pun terasa dan berdampak sehingga kita bisa menyaksikan langsung misalnya polemik keberadaan pendukung pasangan presiden dan wakil presiden, dalam melakukan propaganda politik maupun penetrasi Isu SARA, HOAX dan Jajaran kebencian.

Meskipun prosedur teknis pelaksanaan pemilu mengalami perbaikan dari pentahapan demokrasi Yang sedang berlangsung. Pada perkembangan nya hingga kini pelaksanaan demokrasi proporsional terbuka menghendaki masifnya penyebaran Haox dan ujaran kebencian yang terus di produksi sehingga Eksposure dan aktivitas politik sangat berpengaruh pada sirkulasi isu-isu krusial menjelang pemilu.

Belum lagi misalnya dengan melihat realisasi pelaksanaan fakta politik yang ada, kita tidak bisa memungkiri bahwa kontestasi demokrasi elektoral 2019 menghendaki maraknya Perilaku praktik politik uang di pelaksanaan pemilu. Inilah yang kemudian menyuburkan ketergantungan masyarakat terhadap kontestan politik dalam demokrasi elektoral Indonesia.

Baca :  Demokrasi Tanpa Oposisi

merebaknya politik uang juga mewarnai pilkada serentak. Maka tak bisa di pungkiri bahwa dalam pelaksanaan pemilu keberadaan Money Politik berseliweran di ruang publik dalam bentuk pembelian suara, pemberian barang kepada tokoh tokoh agama, penyediaan beragam pelayanan sosial, dan pemanfaatan dana publik untuk kepentingan elektoral.

Oleh Karena itu, perlu adanya tindakan proaktif dalam mengatasi masalah seperti ini. Sebap jika dibiarkan maka akan menimbulkan masalah serius berupa minimnya akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan terus mengabaikan kesadaran berdemokrasi
yang sehat, yang bisa saja merusak proses demokrasi elektoral.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here