Polemik SPAM Sentul, Direksi PDAM dan Bupati Bogor Dilaporkan ke KPK

0
KWSC, Bupati Bogor, KPK, PDAM
Foto: Komite Warga Sentul City (KWSC) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendatangi gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (21/7/2020).

LEAD.co.id | Warga Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Komite Warga Sentul City (KWSC) bersama WALHI, mendatangi gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (21/7/2020). Kedatangan mereka untuk melaporkan Bupati Bogor dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan terkait penyelenggaraan SPAM Sentul.

“Kami menaksir potensi kerugian negara, dalam hal ini pemerintah kabupaten bogor, setidak-tidaknya sebesar Rp. 785.267.200,- per bulan,” ungkap pengurus KWSC, Deni Herlina seperti dilansir Ceklissatu.com, Selasa kemarin.

Uang sebesar itu, kata Deni, seharusnya diterima oleh Pemda Bogor apabila penyelenggaraan SPAM di Kawasan Sentul City dilakukan oleh PDAM Tirta Kahuripan selama masa transisi peralihan penyelenggaraan SPAM dari PT Sentul City ke PDAM Tirta Kahuripan, sejak 31 Juli 2019 hingga 31 Juli 2020, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/309/Kpts/Per-UU/2019.

Baca :  Hujan Deras Guyur Bogor, Bendungan Katulampa Siaga Tiga

“Selama ini, penyelenggaraan air minum di Kawasan Sentul City dilakukan oleh PT Sentul City dan anak perusahaannya, PT Sukaputra Graha Cemerlang yang dipasok dari PDAM Tirta Kahuripan berdasarkan kontrak jual beli air sejak tahun 2001,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan SPAM tersebut, kata dia, PT Sentul City menjadikan air sebagai alat intimidasi bagi warga yang tidak mau membayar Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan (BPPL), meskipun warga Sentul City membayar tagihan air.

Padahal, kata dia, penarikan BPPL di Kawasan Sentul City telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan PT Sentul City tidak berhak menarik BPPL dari warga di seluruh Kawasan Sentul city, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pdt/2018 tertanggal 21 Desember 2018.

Baca :  Kritisi Kinerja Walikota, BEM Se Bogor Serukan Demonstrasi

Oleh karena itu, pihaknya menuntut KPK agar mengusut tuntas dugaan korupsi penyelenggaraan SPAM di Kawasan Sentul City yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kahuripan dan Bupati Bogor.

Di tempat yang sama, Wahyu perwakilan Walhi, meminta agar menghentikan privatisasi air dan intimidasi terhadap warga Sentul City dengan memutus jaringan air warga. “Tidak perpanjang masa transisi penyelenggaraan SPAM di Kawasan Sentul City,” tambahnya.

Selain itu, dia meminta agar PDAM Tirta Kahuripan segera mengambil alih penyelenggaraan SPAM di Kawasan Sentul City secara penuh dam segera serahterimakan Prasarana, sarana, dan Utilitas (PSU) dari PT Sentul City kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca :  Penanganan Gangguan di Cimanggu Hejo, PDAM Tirta Pakuan Andalkan SPAM

Sumber: Ceklissatu.com
Reporter: Rio
Editor: Rieke Rotinsulu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here