LEAD.co.id | Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sejak 9 Februari 2021 Covid-19 berdasar hasil evaluasi. Presiden menyatakan kebijakan tersebut sangat efektif meski sebelumnya menilai implementasi PPKM tidak tegas dan tidak konsisten.
“Kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi,” sebut Jokowi saat berbincang dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/2/2021).
Hal itu yang menjadi alasan pemerintah untuk menerapkan pembatasan (PPKM) dengan lingkup yang lebih kecil (skala mikro). Menurutnya, kasus aktif tiga minggu lalu masih di angka 14 ribu bahkan 15 ribu sementara minggu terakhir ini sudah di angka 8 ribu – 9 ribu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta ketegasan dan konsistensi dari penerapan PPKM untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Pasalnya, esensi PPKM ialah mengurangi mobilitas masyarakat, namun dia memnilai implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten.
“Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” tegas Jokowi kepada jajarannya dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat lalu (29/1).
Dalam rapat saat itu, Presiden menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan
Meski sempat menyinggung PPKM tidak efektif, Presiden saat ini menilali pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas. Karenanya, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi Covid-19, maka cukup RT tersebut yang dikarantina.
“Awal-awal sebetulnya juga saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro. Karena enggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di-lockdown, di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena,” jelasnya.
Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India. Kepala Negara menyebut bahwa India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas, melainkan lockdown dalam skala mikro.
“Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama, PPKM skala mikro,” paparnya.
Presiden memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.
“Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT/RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT, itu memudahkan sekali,” pungkasnya.
Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
Sumber: BPMI Setpres
