Tunggakan Pengadaan Alkes RS Lapangan Disorot

0
Covid-19 Kota Bogor, RS Lapangan, Kota Bogor, nonaktif
Wali Kota Bogor, Bima Arya saat di RS Lapangan yang berlokasi di kawasan GOR Pajajaran, Kota Bogor beberapa waktu lalu [File: Prokompim]

LEAD.co.id | Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menghentikan operasional Rumah Sakit (RS) Lapangan, namun pembayaran alat kesehatan (Alkes) belum dilunasi. Persoalan ini mendapat sorotan dari elemen politisi, aktivis, hingga kalangan akademisi.

“Sebenarnya bagaimana perencanaan awal pendirian RS Lapangan, kenapa sekarang menyisakan masalah. Seharusnya kajian terhadap bantuan dana Rp16 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus matang sejak awal,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, pada Selasa (20/4/2021).

Politisi yang akrab disapa ASB ini menyatakan bahwa, permasalahan yang muncul pasca penutupan RS Lapangan disinyalir lantaran lemahnya analisa dan perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Kota Bogor. Sehingga, menyebabkan pembayaran alkes tertunggak.

“Seharusnya masalah RS Lapangan itu yang mengatur Dinas Kesehatan (Dinkes), bukan RSUD,” kata politisi PPP ini.

Baca :  Surveyor Indonesia Serahkan Bantuan Alkes untuk Masjid Raya Bandung

Kata ASB, apabila Pemkot Bogor memilih opsi menyebar alkes ke puskesmas untuk menanggulangi Covid-19. Hal itu menandakan ada yang salah mengenai penyelenggaraan RS Lapangan sejak awal.

“Ini kan ujungnya muaranya di Dinkes. Buktinya, penyelesaiannya keberadaan alkes melibatkan puskesmas. Mestinya sejak awal, Dinkes yang kelola RS Lapangan,” katanya.

Selain itu, sambung dia, apakah pemkot optimistis bila takkan terjadi lonjakan kasus positif pasca Idul Fitri. “Bagaimana kalau ada kenaikan kasus nanti, sedangkan RS Lapangan sudah ditutup. Lantas bagaimana nasib SDM RS Lapangan serta bagaimana perhitungan efektifitas pelayanan covid,” bebernya.

Sementara itu, Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Korp Alumni HMI (KAHMI) Kota Bogor, Dwi Arsywendo menilai seharusnya RS Lapangan tidak terjadi penunggakan pembayaran karena ada pagu anggaran untuk pengadaan alkes.

Baca :  Kopma GPII: Usut Tuntas Proyek RS Lapangan Kota Bogor

“Alkesnya sudah ada dan dipakai, tapi kenapa ini masih ada tunggakan, kan suatu hal yang janggal,” sebut Dwi dengan heran.

Dirinya mempertanyakan anggaran untuk pengadaan alkes yang semestinya sudah ada di kas pemerintah daerah. Pasalnya, apabila proses pengadaan telah selesai pasti pihak penyedia barang jasa harusnya telah dibayar full.

Atas dasar itu, Dwi meminta agar dilakukan audit investigasi terhadap RS Lapangan oleh Inspektorat. “Kejaksaan juga kalau perlu lakukan penyelidikan atas permasalahan ini, jangan sampai ada indikasi pelanggaran hukum dalam proses pengadaan alkes,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bima Arya tak membantah mengenai adanya permasalahan tersebut. “Masih ada, beberapa kewajiban yang akan diselesaikan secara bertahap,” ujarnya di RS Lapangan, pada Senin (19/4).

Baca :  Tangani Covid-19, Pengusaha Peduli NKRI Sumbang 80 Ton Alkes

Saat ini, Inspektorat sedang melakukan review terhadap pembelian alkes di RS Lapangan. Namun, sambungnya, alkes masih akan tetap berada di RS Lapangan. Hal itu dilakukan, agar bila suatu saat ada lonjakan kasus Covid-19, RS Lapangam dapat diaktifkan lagi.

“Nakes masih tetap, alat juga, semuanya siaga. Bisa diaktivasi lagi bila ada kebutuhan mendesak. Memang ada juga yang habis kontrak, beberapa kembali ke RSUD Kota Bogor, tapi ada juga yang standby disini,” katanya.

Bima Arya mengatakan bahwa penghentian operasional RS Lapangan yang telah beroperasi selama tiga bulan sudah sesuai kontrak yang berakhir pada Minggu lalu.

Reporter: Jhonie
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here