Aktivis 98 Merilis Daftar “Aksi Ngamuk” Wali Kota Bogor

0
Wali Kota Bogor, Bima Arya, Pasar Anyar, PSBB, Covid-19
Wali Kota Bogor, Bima Arya saat meninjau pelaksanaan PSBB di Pasar Anyar, Kota Bogor, Selasa (28/4/2020).

LEAD.co.id | Aktivis 98, Eko Octa merespon viralnya aksi teriak-teriak Wali Kota Bogor, Bima Arya di Pasar Anyar, Jl. Dewi Sartika, yang diunggah dalam tayangan video, Selasa kemarin (28/4/2020). Menurutnya aksi tersebut sangat tidak etis.

“Seorang Walikota, Bima Arya marah-marah seperti orang tengah berorasi berteriak-teriak tanpa gunakan masker, semestinya sudah tahu sangat tidak elok di masa pandemi saat ini,” ujarnya melalui rilis, Rabu (29/4/2020).

Eko mengatakan, Wali Kota memperlihatkan ekspresi marah di hadapan publik saat Ramadan dan hanya tersulut emosi karena warga pedagang mempertanyakan belum turunnya bantuan sosial. Namun, lanjt dia, saat hari pertama kerja usai positif Covid-19, langsung berteriak-teriak di depan para pedagang tanpa menggunakan masker, itu tindakan yang tidak etis.

Dia menambahkan, dengan tampilnya Bima dengan memperlihatkan perangai marah, hal itu malah menuai publik menjadi antipati. Karenanya, kalaupun ingin menyampaikan imbauan agar menutup dagangan di tengah deraan corona, kata Eko, apa tidak bisa membuat seruan melalui surat terbuka. Atau, bersurat kepada masing-masing pedagang?.

“Seorang Bima seharusnya memberi contoh, work form home. Kerja di rumah. Soal memberikan peringatan kepada pedagang, kuasakan atau percayakan kewenangan tersebut pada Kasatpol PP yang baru dilantiknya. Bukannya, dia malah mengambil alih kerjanya Kasatpol PP,” ujar pria yang juga kader PDI perjuangan Kota Bogor ini.

Soal bantuan sosial, sambung Eko, diketahuinya di banyak tempat memang masih banyak warga terdampak covid-19 yang tidak menerima bantuan, atau juga keterlambatan menerima. Dia mengatakan, data penerima bansos harus sesuai nama dan alamat, serta berbasis nomor induk kependudukan. Penyaluran bansos dari Kementerian Sosial, kata Pepen, dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing pemda.

Baca :  Pileg Hong Kong Ditunda, Puluhan Aktivis Pro-Demokrasi Ditangkap

“Penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 itu menggunakan data dari pemerintah daerah. Catat ya, datanya dari pemerintah daerah. Artinya, kalau banyak yang tak dapat, data pemerintah daerah lah yang harus diperbarui, perlu diperbaiki. Bukan merasionalisasi dengan dalih. Kalau pun alasannya, Pemkot Bogor tak punya duit, lakukan realokasi anggaran dengan pembatalan beragam proyek infrastruktur, kalau perlu pootong belanja daerah dan tunjangan pejabat untuk dialihkan kepada bantuan sosial warga terpapar covid-19,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Front Pemuda Penagak Hak Rakyat (FPPHR yang juga aktivis 98, Fery Ariyanto juga menuding perilaku Walikota Bogor ngamuk di pasar disebutnya bak preman pasar dan tidak mengedukasi masyarakat dengan etika yang batik.

“Sejauh ini, yang kami catat, sudah berulang kali Bima Arya ngamuk, memarahi rakyat kecil. Bagi kami, Bima ngamuk tak menakutkan! Tapi, kalau masyarakat yang ngamuk, itu menakutkan. Jadi, gunakanlah komunikasi yang santun dengan publik. Jangan memperlihatkan gaya preman, dengan teriak-teriak, dan marah-marah,” tegas Fery.

Menurutnya, Walikota Bogor tak perlu emosi saat warga menanyakan penyaluran bantuan sosial. Bima, sebutnya, harusnya juga mau dikritik, jika saat ini banyak warga yang tak terdata melalui pemerintah daerah terkait bantuan sosial.

Baca :  Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) di Maluku: Modifikasi Terminologi dan Konsekuensi Hukum

“Sebagaimana rekomendasi KPK, yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) No. 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS. Idealnya, pemerintah daerah dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tinggal dilaporkan kepada dinsos atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku. Dan, pemda harus menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan, dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Mestinya, itu yang harus dilakukan pemda. Bukan kepala daerahnya, bisanya marah-marah padahal kerja anak buahnya tak becus lakukan pendataan,” ujarnya panjang lebar.

Daftar Aksi Ngamuk

Pada kesempatan itu, Ketua FPPHR ini juga merilis rekam jejak Politisi PAN, Bima Arya yang selalu mengedepankan “aksi ngamuk” didepan publik. Berikut catatannya :

1. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengamuk di sebuah cafe di Kota Bogor, Minggu (5/7/2015) dinihari.Penyebabnya karena cafe yang berlokasi di Jalan Suryakencana, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, masih beroperasi selama bulan Ramadhan. Bima Arya bersama petugas Satpol PP Kota Bogor serta petugas kepolisian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Ways’E Resto, di Jalan Suryakencana Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, sekitar pukul 00.30 WIB.

Baca :  Gereja di Kota Bogor Mulai Terapkan Protokol Kesehatan

2. Wali Kota Bogor Bima Arya, Rabu (25/1/2017), “mengamuk” kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Para PKL kedapatan berjualan di tempat terlarang, bahkan ada beberapa PKL yang berjualan di tengah jalan di depan Blok C dan Blok D Pasar Anyar.Menggunakan pisau milik salah seorang PKL, Bima memutuskan tali-tali yang digunakan para PKL untuk memasang tenda yang terbuat dari terpal itu. Tidak cukup sampai di situ, barang dagangan mereka pun langsung diangkut menggunakan satu truk milik Satpol PP untuk diamankan.

3. Walikota Bogor Bima Arya ngamuk di Pasar Anyar saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Senin (19/6/2017) pagi. Orang nomor satu di Kota Bogor itu marah besar lantaran mendapati puluhan sepeda motor diparkir sembarangan di tengah jalan hingga mengalangi para pejalan kaki. Bima Arya menendang sepeda motor hingga terjatuh. Ia kemudian memerintahkan petugas untuk memindahkan sepeda motor tersebut.

4. Terkini, Selasa (28/4/2020). Walikota Bima Arya marah kepada penjual pakaian dan aksesoris yang ada di Plaza Dewi Sartika, Bogor Tengah. Bima ngamuk karena disoraki soal bantuan. Kemarahan Bima bermula ketika para penjual bersorak menagih bantuan yang di janjikan pemerintah Kota Bogor.

Reporter: Sally Sumeke
Editor : Fardiansyah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here