Antara Agama dan HAM (Human Right)

0

Oleh : Teddy Khumaedi M.Hum

 

     Pendasaran hak-hak asasi manusia versi teori diskursus sering dihadapkan dengan pertanyaan kritis, entah konsep ini tidak bergantung pada sebuah basis konseptual yang lebih dalam? Pertimbangan kritis ini berpijak pada pandangan tentang sebuah tatanan nilai prapolitis hirarkis yang berlapis-lapis.

Faham hak-hak asasi manusia merupakan landasan normatif demokrasi. Hak-hak asasi manusia adalah ungkapan dari prinsip martabat manusia. Dari perspektif ini martabat manusia dimengerti sebagai prinsip etis yang memiliki validitas transhistoris serta kriteria yang melampaui segala model masyarakat. Pandangan tentang martabat manusia sering ditafsirkan secara religius. Dari kaca mata agama konsep martabat manusia merupakan transformasi kreatif dari pandangan tentang manusia sebagai imago dei, image of God, das Bild Gottes, citra Allah. Secara historis pembicaraan tentang martabat manusia tak dapat dipahami tanpa rujukan pada konsep teologis judeo-kristiani manusia sebagai citra Allah. Dalam pandangan ini secara ontologis manusia adalah citra Allah. Status citra Allah ini tidak bergantung pada kebajikan yang dihasilkan oleh manusia. Ia melekat dalam diri manusia dalam kondisi apa pun dan tak dapat ditanggalkan atas alasan apa pun. Semua manusia, entah ia seorang pendosa atau orang kudus, adalah perwujudan citra Allah. Konsep teologis inilah yang menjadi basis adanya sakramen pengakuan dosa dalam agama Kristen. Sebesar apa pun dosa seorang manusia ia tetap boleh berharap akan pengampunan dari Allah karena statusnya sebagai citra Allah. Dalam sejarah konsep imago dei ini kemudian ditransformasikan menjadi konsep martabat manusia. Martabat manusia mengandung arti bahwa manusia tak pernah boleh dijadikan instrumen untuk tujuan tertentu. Manipulasi atas manusia tak pernah diperbolehkan secara etis. Martabat manusia merupakan basis moral penolakan terhadap hukuman mati. Sejahat apa pun seorang manusia status martabat kemanusiaannya tak pernah bisa hilang. Karena itu ia tak dapat dihukum mati seperti seorang pendosa yang tetap boleh berharap atas pengampunan karena status imago dei-nya yang tak pernah hilang.

Transformasi konsep biblis-teologis manusia sebagai citra Allah ke dalam paham sekular martabat manusia merupakan hasil dialog kreatif antara agama dan pandangan filosofis hukum kodrat. Di sini agama dapat memakai instrumen filosofis untuk menerjemahkan doktrin-doktrin komunal yang terdapat dalam agama-agama ke dalam konsep universal yang melampaui sekat-sekat agama, dengan demikian dapat dimengerti oleh semua. Kiranya sebuah pembelajaran yang positif bagi agama-agama di Indonesia yang multikultural agar mampu menerjemahkan doktrinya secara rasional ketika doktrin tersebut ingin diusung ke ruang publik. Sudah saatnya agama-agama di Indonesia lebih giat lagi mengusung isu-isu HAM. Pemahaman tentang agama tidak boleh hanya sebatas ritualisme. Perlu dibangun hermeneutika transformasional dalam agama-agama agar norma-norma agama yang dihayati menampilkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti HAM dan demokrasi. Seorang beragama yang memperjuangkan HAM tidak boleh dicap sekularis, melainkan sedang menghayati imannya. Dari sudut pandang agama, makna dan sifat kategoris faham hak-hak asasi manusia hanya dapat dijelaskan secara religius. Sebuah negara hukum demokratis yang taat pada prinsip-prinsip normatif seperti terungkap dalam faham hak-hak asasi manusia nampaknya bergantung pada agama sebagai sumber dan pijakan prapolitis prinsip-prinsip hukum. Pandangan-pandangan yang bertolak dari sebuah peran mutlak prapolitis agama, sering berargumentasi dengan merujuk pada hubungan antara HAM dan faham martabat manusia. Pengalaman historis totalitarianisme, juga diagnosis kontemporer tentang krisis nilai demokrasi liberal, menunjukkan bahwa landasan HAM paling pasti dan terpercaya adalah pengakuan akan prinsip martabat manusia. Akan tetapi secara genealogis dan sistematis konsep martabat manusia bersifat religius. Maka agama pun dipandang sebagai sumber prapolitis yang mutlak bagi hak-hak asasi manusia. Namun teori diskursus memiliki interpretasi yang terbuka dan prosedural tentang HAM. Dalam tilikan teori diskursus, substansi normatif hak-hak asasi manusia tidak berasal dari sumber-sumber prapolitis etis atau religius. Substansi normatif tersebut diciptakan sendiri dalam sebuah proses politis penentuan diri individual dan kolektif. Konsep martabat dalam konstitusi pun bersifat terbuka dan tidak didefinisikan secara khusus. Alasannya, dalam krangka etis normatif berlaku tetap definisi yang pasti akan menghalangi dan membatasi perkembangan lebih lanjut dan interpretasi baru tentang HAM. Selain itu jawaban atas pertanyaan tentang substansi konsep martabat manusia sangat bergantung pada ideologi atau pandangan hidup serta agama yang berbeda-beda. Contoh, kapan hidup manusia mulai atau berakhir, hingga kini tidak ada konsensus universal. Mengingat interpretasi yang berbeda tentang konsep martabat manusia, maka pertanyaan muncul, bertolak dari faktum pluralisme ideologi dan agama dewasa ini apakah konsep martabat manusia masih kompatibel dengan prinsip netralitas negara hukum?

Tugas agama bukan saja sebatas sumber (Ressource) teoretis pendasaran hak-hak asasi manusia. Agama juga merupakan basis solidaritas sosial dalam negara konstitusional demokratis dan menjadi sumber motivasi moral individual bagi warga negara untuk setia terhadap konstitusi dan taat terhadap hukum positif. Agama bertugas menciptakan basis nilai bagi sebuah demokrasi yang efektif serta taat pada prinsip-prinsip HAM. Juga dari perspektif teori diskursus dapat diterima atau diakui bahwa status kewarganegaraan dan keutamaan-keutamaan demokratis yang berkaitan ada dalam sebuah civil society yang hidup secara spontan dari sumber-sumber prapolitis. Tesis teori diskursus ini tidak berarti bahwa negara liberal tidak mampu menciptakan syarat-syarat motivasional (etis) dari kekuatannya sendiri. Motivasi warga untuk ambil bagian dalam formasi kehendak dan opini publik tentu saja berasal dari sikap etis dan konsep hidup baik kultural masing-masing. Namun kita tidak boleh mengabaikan bahwa praksis demokratis juga mengembangkan dinamika politisnya. Dinamika ini nampak lewat bentuk partisipasi warga dalam proses formasi kehendak politis. Dalam negara konstitusional demokratis keterlibatan politis dijamin oleh hukum yang berlaku. Keterlibatan warga dalam diskursus politik serentak berperan untuk menafsirkan secara baru, mengeritik dan memodifikasi hukum yang berlaku. Ketika warga secara sadar terlibat dalam proses formasi kehendak kolektif, interpretasi dan penataan konstitusi secara baru, maka terbangunlah loyalitas mereka terhadap tatanan konstitusional. Jadi sebuah pemahaman prosedural, diskursif-teoretis tentang demokrasi dapat menjelaskan bagaimana dalam prosedur demokratis legitimasi dan pengakuan rasional diciptakan melalui inclusion of the others dan pertimbangan rasional atas semua perspektif dan argumentasi. Karena itu Habermas menekankan, karakter sekular negara konstitusional demokratis tidak harus berarti lemah secara kognitif dan motivasional serta membahayakan stabilisasi diri. Andaikata prosedur demokratis tidak disalahpahami secara positivistis, tapi sebagai sebuah metode membangun legitimasi atas dasar legalitas, maka kita tidak perlu lagi beranggapan bahwa prinsip-prinsip validitas konstitusi yang sudah mengalami positivikasi secara sempurna hanya dapat digaransi secara kognitif dalam hubungan dengan agama.

Teori diskursus tentu saja tidak menyangkal ketergantungan demokrasi prosedural pada sumber-sumber substansial, deskripsi etis atau narasi-narasi legitimasi hukum yang ditawarkan agama-agama. Teori diskursus mengakui peran dan arti pandangan etis atau religius substansial sebagai basis stabilitas dan reproduksi masyarakat demokratis. Namun lebih tegas dari paradigma etis atau metafisis, teori diskursus membedakan secara jelas pertanyaan tentang pendasaran substansi normatif demokrasi dari persoalan seputar motivasi moral warga dan reproduksi diri institusi-institusi negara hukum.

Teori diskursus mengingatkan bahwa legitimasi hukum yang bersifat naratif serta terikat pada dunia kehidupan selalu terbatas pada perspektif partikular. Dari perspektif internal doktrin komprehensif tertentu, narasi-narasi tersebut melegitimasi krangka normatif. Dalam krangka normatif tersebut berlangsung proses saling belajar antara warga sekular dan penganut pelbagai macam agama secara terus-menerus dan tanpa kekerasan. Untuk sebuah masyarakat plural paradigma teori diskursus tentang pendasaran HAM nampaknya menawarkan basis yang tepat untuk sebuah relasi normatif antara agama dan politik.

Pertanyaan lebih lanjut perlu diajukan di sini: apakah diskursus membutuhkan kriteria-kriteria terakhir sebagai titik pijak? Bagaimana bisa membedakan antara yang benar dan salah dalam sebuah proses diskursus? Apakah kriteria-kriteria tersebut merupakan hasil dari sebuah diskursus? Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab dengan membedah fenomen penderitaan yang dapat memberikan basis substansial dalam pendasaran HAM. Hak-hak asasi manusia dapat dipandang sebagai reaksi atau protes atas pengalaman penderitaan. Argumentasi seperti ini bisa memberikan jawaban atas kritikan kebanyakan pemimpin negara berkembang bahwa faham hak-hak asasi manusia merupakan nilai budaya barat yang dipaksakan ke segala penjuru dunia. Sebab ia bertolak dari pengalaman konkret umat manusia akan penderitaan. Pengalaman penderitaan karena kemiskinan, penindasan dan perlakuan tidak adil yang menimpa umat manusia hingga saat ini dan harus diakhiri. Jika kita meneliti seluruh sejarah HAM, faham hak asasi manusia sesungguhnya pertama-tama bukan lahir sebagai rumusan hukum positif. Ia juga bukan produk dari sebuah teori filsafat tertentu. Hak asasi manusia lahir sebagai reaksi kolektif atas sebuah sejarah korban penindasan. Ia lahir sebagai jawaban kemanusiaan atas sejarah penderitaan umat manusia. Atas dasar pengalaman dan ingatan kolektif akan penderitaan inilah tumbuh sebuah kesadaran bersama untuk memerangi dan mengakhiri segala bentuk kejahatan dan pemerkosaan terhadap kemanusiaan dengan jalan merumuskan hak-hak dasar manusia. Karena itu hak-hak asasi manusi pertama-tama harus difahami sebagai sebuah imperatif dialektis-negatif (negativ-dialektischer Imperativ) dan bukan rumusan hukum positif. Itu berarti HAM merupakan sebuah seruan (Imperativ) untuk mengakhiri segala bentuk pengalaman negatif dan penderitaan umat manusia. Penderitaan manusia sebagai titik tolak pendasaran HAM merupakan satu alasan fundamental universalitas hak-hak asasi manusia. Faham hak-hak asasi manusia berlaku universal karena universalitas penderitaan manusia.

Setiap bentuk penderitaan melahirkan reaksi-reaksi protes emosional yang ditunjukkan dalam perubahan roman muka atau rasa sakit misalnya. Reaksi-reaksi ini bisa dimengerti secara interkultural dan mengungkapkan dimensi universal penderitaan manusia. Penderitaan secara spontan dan pertama-tama selalu dipandang sebagai pengalaman negatif meskipun pada tahap refleksi ada usaha untuk menafsirkannya secara positif seperti yang dilakukan agama-agama. Adorno, salah seorang filsuf dari Mashab Frankfurt, menyebut penderitaan sebagai sebuah negatio-negationis. Penderitaan adalah pengalaman negatif yang harus dihilangkan. Ia merupakan bentuk pengingkaran dari keadaan ideal manusiawi dan bukti ketidakberesan dalam kehidupan sosial.

Pengalaman manusia akan penderitaan selalu bersifat intersubjektif. Manusia mampu mengambil bagian dalam penderitaan sesamanya (Compassio). Ketika membaca berita di koran atau menyaksikan tayangan gambar di layar TV tentang korban bencana alam seperti banjir atau korban perang kita merasa tersentuh dan secara spontan menolak kenyataan pahit seperti itu. Manusia melihat penderitaan sebagai sesuatu yang negatif dan harus diatasi. Manusia tidak menerima penderitaan yang dialaminya begitu saja. Penderitaan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Setiap manusia berusaha untuk keluar dari sana. Perjuangan masyarakat miskin dan tertindas untuk menggapai kebebasan dapat ditemukan di semua kebudayaan dan benua. Meskipun pengalaman penderitaan tersebut mendapat legitimasi kultural dan pembenaran religius, kaum tertindas akan bangkit protes jika penderitaan yang dialami sudah melampau kemampuan mereka. Dan kesadaran akan penderitaan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan telah mendorong beberapa pemimpin bangsa untuk mengakhirinya dengan merumuskan deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia. Ia bersifat universal meskipun lahir dari pengalaman manusia yang konkret dan unik tentang penderitaan. Akan tetapi substansi dari pengalaman itu bersifat universal. Penderitaan lantaran kejahatan kemanusiaan masih terus ditemukan di mana-mana hingga saat ini dan hanya bisa diakhir jika faham hak-hak asasi manusia diakui dan dipraktikkan secara konsekwen. Dari sisi tilik etika sosial, penderitaan dapat dipandang sebagai otoritas moral tertinggi yang menjadi basis terakhir setiap diskursus dan kriteria setiap konsensus. Dalam jaringan masyarakat global, protes atas penderitaan yang tidak adil merupakan elemen yang mempertemukan dan mempersatukan pelbagai agama dan kebudayaan. Pada tempat pertama bukan studi perbandingan agama-agama yang mempertemukan agama-agama, tapi ikhtiar dan usaha bersama untuk mencari dan mengatasi akar segala penderitaan dan persoalan kekerasan.

Pertanyaan para penderita dapat menjadi basis koalisi agama-agama demi menyelamatkan dan mendukung Compassio sosial dan politik di dunia dewasa ini. Bukan konsensus yang minciptakan otoritas etos, melainkan otoritas batiniah sebuah etoslah yang memungkinkan dan memberi pendasaran terhadap konsensus universal, persetujuan semua. Otoritas dimaksud adalah otoritas para penderita, penderita yang tak bersalah dan tidak adil.

 

Baca :  Teror di Sekolah Atas Nama Agama

Dikutip dari berbagai sumber terkait agama dan ham.

 

Penulis adalah Sekjen Pusat Kajian Social Riset and Politic Development MADANI INDONESIA, Wakil Ketua Komunitas Masyarakat Santri (KOMAS) Bogor Raya, serta Dosen Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here