AS dan Inggris Masukan Konglomerat Myanmar ke Daftar Hitam

0
Amerika, AS, Inggris, Konglomerat, Myanmar, Daftar Hitam, Kudeta Myanmar
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat jumpa pers pada akhir pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO, di Brussel, Belgia, 24 Maret 2021 [File: Olivier Hoslet/ Pool via Reuters]

LEAD.co.id | Amerika Serikat (AS) dan Inggris menjatuhkan sanksi pada konglomerat yang dikendalikan oleh militer Myanmar, pada Kamis (24/3/2021). Langkah ini dilakukan terkait kudeta Militer Myanmar pada 1 Februari 2021 dan kekerasan terhadap etnies Rohingya.

Departemen Keuangan AS mengatakan, sanksi menargetkan Myanma Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Ltd (MEC). Inggris memberlakukan sanksi serupa pada MEHL terkait pelanggaran HAM oleh militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Washington membekukan aset apa pun yang dipegang oleh entitas di Amerika, merupakan yang terbaru dari serangkaian sanksi menyusul pengambilalihan militer yang menargetkan bank sentral Myanmar serta jenderal top.

Baca :  Indonesia dan Malaysia Dorong ASEAN Bahas Situasi Myanmar

Kabijakan tersebut juga melarang perusahaan atau warga negara Amerika untuk berdagang atau melakukan transaksi keuangan dengan yang dinyatakan masuk dalam daftar hitam.

Hampir semua transaksi dolar jelas melalui lembaga keuangan AS, langkah tersebut secara efektif mengeluarkan perusahaan yang masuk daftar hitam dari sistem perbankan Amerika.

Tindakan dua negara tersebut adalah yang paling signifikan sejauh ini terhadap kepentingan bisnis militer Myanmar, yang mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar dengan kepentingan mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan, dan real estat.

Baca :  Dompet Dhuafa Bagikan Makan Siang untuk Tunawisma Amerika

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, militer Myanmar telah mengambil tindakan yang semakin mengganggu terhadap warga mereka sendiri sejak 1 Februari.

“Tindakan ini secara khusus akan menargetkan mereka yang memimpin kudeta, kepentingan ekonomi militer, dan aliran dana yang mendukung penindasan brutal militer Burma,” kata dia.

Blinken mengatakan, AS dan Inggris akan menindak-lanjuti janjinya untuk mempromosikan pertanggung-jawaban atas kudeta dan kekerasan yang menjijikkan dan pelanggaran lain dalam beberapa pekan terakhir.

Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan mengatakan bahwa, dengan menjatuhkan sanksi, AS “menargetkan kendali militer Burma atas segmen signifikan ekonomi Burma, yang merupakan jalur keuangan vital bagi junta militer.”

Baca :  Pemuda Dakwah Dalami Proposal "Deal of the Century"

Meski demikian, Amerika Serikat juga mengeluarkan beberapa lisensi yang memberikan pengecualian untuk transaksi resmi pemerintah AS dan transaksi organisasi internasional dan non-pemerintah meskipun ada sanksi AS terkait negara tersebut.

Lisensi lain juga mengesahkan transaksi yang diperlukan untuk menghentikan bisnis yang melibatkan MEC dan MEHL atau entitas apa pun yang mereka miliki, hingga 22 Juni.

Reporter: M Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
Sumber: Reuters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here