BMH: Ciduk Otak dan Jaringan Kasus Kampoeng Kurma

0
BMH, Kasus, Kampoeng Kurma
Irianto, S.H., M.H., Ketua LSM Badan Monitoring Hukum (BMH)

LEAD.co.id | Kasus Kampoeng Kurma Group telah naik ke tahap Penyidikan. Hal ini terbukti dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri kepada Jaksa Agung Pidana Umum.

Merespon hal itu, Irianto dari LSM Badan Monitoring Hukum (BMH) menduga, kedok investasi yang menjerat dan mengelabui ribuan konsumen dengan iming- iming keuntungan selangit tidak sendirian. Menurutnya, peran direksi PT. Kampoeng Kurma Group dibantu dan melibatkan banyak pihak yang dinilai menerima dan mencicipi uang dari konsumen baik langsung atapun tidak.

LSM BMH berharap, semua yang terlibat dapat dipanggil dan diproses hukum tentu dalam tahapan dan mekanisme hukum di negara ini. pasalnya, tidak ada yang kebal hukum jika kuasa hukum atau legalnya salah memberi saran atau langkah pada Direksi PT. Kampoeng Kurma hingga korban (konsumen) dirugikan.

Baca :  BMH Ungkap Dugaan Korupsi di PDAM Kabupaten Bogor

“Dari informasi dan pengembangan para korban, tentu Bareskrim dapat memulai SPDP dari kantor pusat PT tersebut yang diketahui berada di Bogor. Serta memanggil dan dimintai keterangan baik oknum maupun lembaga serta instansi yang turut melindungi juga memperlancar bisnis ini berkembang tahunan,” kata Irianto.

Santer kabar modus dan operandi investasi ini rapi dan tersistem bahkan disebut memiliki jaringan kaki – tangan. Beberapa orang diketahui memiliki peran penting dan terlibat langsung bekerja serta membantu bos Kampoeng Kurma.

Irianto mengatakan, wajar pula mereka mempertanggung-jawabkan di mata hukum, karena hukum itu bersifat mengikat tak pandang bulu. “Bareskrim tentu institusi cerdas yang telah profesional mengendus dan memiliki fungsi intelejen,” tambahnnya.

Baca :  Kasus Kampoeng Kurma Group Naik ke Penyidikan

Dugaan kuat bisnis kedok investasi ini berjalan mulus bertahun- tahun melibatkan oknum terkait sendiri sebagai backing atau penghubung lintas koordinasi juga komunikasi. Adanya peran penting seseorang atau otak yang dipercaya “Sang Bos” kampoeng kurma pula harus dipanggil. Dimana beberapa orang turut andil dan mendapatkan salary yang menjanjikan dari bos tersebut, baik saat pembukaan lahan dan pengurusan surat – surat di lokasi.

BMH mengungkapkan bahwa, dasarnya mereka bekerja adalah memang penerima kuasa, sementara kuasa yang disebut yakni memperlancar adanya suatu kegiatan yang berdampak adanya perputaran bisnis keuangan atau investasi yang merugikan ribuan konsumen atau orang.

“Di situ unsur dasarnya adanya perbuatan melawan hukum yakni pasal 480 persekongkolan jahat dan pasal 551 KUHP, turut serta baik secara langsung ataupun tidak akan adanya kerugian materil mapun immateril dikemudian hari akibat iming – iming investasi tanah yang ditawarkan PT. Kampoeng Kurma bagi konsumen,” sebut irianto.

Baca :  Polisi Ungkap Kasus "Curas" di Cijeruk

Sebelumnya, Zentoni selaku Kuasa Hukum Konsumen menjelaskan, Kampoeng Kurma Group diduga telah melakukan tindak pidana memperdagangkan suatu barang berupa lahan kavling dengan sarana prasarana serta bonus pohon kurma yang tidak sesuai dengan janji dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian. Janji dan kesepakatan tersebut dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang.

Kasus Kampoeng Kurma Group ini bermula pada sekitar bulan November tahun 2019 dengan adanya laporan/aduan Konsumen Kampoeng Kurma Group yang gagal menerima kavling walaupun mereka telah membayar lunas kepada Kampoeng Kurma Group.

Penulis: Agusbagja
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here