Bogor, Keberagaman dan Polemik GKI Yasmin

0
Kegiatan Cap Go Meh (CGM) sebagai Potret Toleransi di Kota Bogor

Indonesia merupakan Negara yang beragam tradisi, budaya, dan kepercayaan agama (Plural). Keberagaman tersebut menjadi kebaikan dan sekaligus menjadi persoalan yang berpotensi perpecahan (konflik). Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama menjadi problem penting bagi bangsa untuk dijaga sebaik mungkin.

Di Indonesia, sering terjadi konflik yang disebabkan perbedaan pandangan kepercayaan maupun keyakinan dalam beragama. Konflik keyakinan tersebut sering kali diekspresikan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) atau warga setempat dalam bentuk aksi aksi penolakan pendirian rumah ibadah milik kaum minoritas. Di Bogor misalnya, sejak tahun 2008 Ormas dan Warga setempat melakukan penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, yang berlokasi di komplek Taman Yasmin Kav 3, Jl. Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Penolakan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang saat itu dipimpin Walikota Diani Budiarto melakukan pencabutan (pembekuan) Ijin Pendirian hingga penyegelan lokasi rumah ibadah GKI Yasmin.

Atas persoalan diatas, Jamaah GKI Yasmin melakukan protes dengan menempuh jalur hukum (Gugatan Perdata). Dalam proses hukum tersebut, sikap Pemerintah Kota Bogor dipandang keliru oleh lembaga Pengadilan dengan menyatakan bahwa Pendirian GKI Yasmin boleh didirikan. Selain itu, lembaga Ombudsman RI juga melayangkan teguran kepada pihak pemerintah karena terlalu jauh melakukan intervensi terhadap persoalan agama.

Polemik pendirian rumah ibadah GKI Yasmin ini terus berlarut larut tanpa kejelasan, hingga saat ini. Setelah sebelumnya pernah dilarang melakukan ibadah di trotoar depan lokasi GKI Yasmin, kini Jamaah masih melakukan ibadah di kawasan seberang Istana Kepresidenan, Jakarta.

Polemik GKI Yasmin ; Perizinan dan Gugatan

Polemik pendirian GKI Yasmin bermula adanya penolakan dari puluhan warga Kelurahan Curug Mekar (10/1/2008). Pada tanggal 22 Januari 2008, Muspika (Musyawarah Pimpinan Daerah) atau Pemerintah Kecamatan setempat beserta 80 tokoh masyarakat Kelurahan Curug Mekar mengadakan rapat, dan hasilnya pada tanggal 25 Januari 2008 mereka melayangkan surat kepada wali kota Bogor untuk mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan yang mereka sampaikan adalah adanya dugaan pemalsuan tanda tangan warga pendukung untuk memperoleh IMB pembangunan GKI Yasmin. Menanggapi permintaan warga, IMB GKI Yasmin dibekukan melalui Surat Kepada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor no. 503/208-DTKP tahun 2008.

Alasan-alasan warga menentang pembangunan GKI Yasmin adalah :

  1. Pembagian dana pembangunan wilayah dan membagikan transport. Dalam pembagian dana tersebut, warga diminta menandatangani tanda terima bantuan keuangan, selanjutnya tanda tangan dipotong dan ditempelkan pada kertas yang kop suratnya berisi pernyataan warga tidak keberatan atas pembangunan gereja.
  2. Pembangunan GKI Yasmin tidak memiliki pendapat tertulis dari Kepala Departemen Agama setempat.
  3. GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memenuhi minimal pengguna sejumlah 40 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah setempat.
  4. GKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat.
  5. GKI Yasmin tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari MUI, Dewan Gereja Indonesia (DGI), Parisada Hindu Dharma, MAWI, Walubi, Ulama/Kerohanian.

Instruksi Gubernur Jawa Barat tentang Pendirian Rumah Ibadah, No. 28 Tahun 1990, yang merupakan Aplikasi Pelaksanaan SKB 2 Menteri Tahun 1969, Tidak Terpenuhi Persyaratannya, bahkan Cacat Hukum.

Pihak GKI Yasmin juga tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (Bab IV, Pasal 14), tentang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah yang harus memiliki umat (jamaah) minimal 90 orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disetujui oleh 60 orang masyarakat setempat, dan para pejabat setempat (Lurah/Kades) harus mengesahkan persyaratan ini. Selanjutnya, rekomendasi tertulis diminta dari Kepala Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, dan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kotamadya. (Wikipedia, GKI Yasmin)

Atas hal itu, Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB gereja mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah Agung (2010) yang semuanya dimenangkan oleh mereka.

Baca :  Polisi Berhasil Tangkap Jaringan ISIS di Bogor

Melalui Putusan Pengadilan TUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2008; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 241/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2009; dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010, surat Ka. DTKP Kota Bogor No. 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan tersebut. Wali kota Bogor menerbitkan SK No. 503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB.

Sementara proses hukum berlangsung, Satpol PP menyegel GKI Yasmin pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Pemerintah Kota Bogor. Walikota Bogor menyediakan Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja jemaat GKI Yasmin yang disegel. Namun, semenjak keputusan MA keluar, mereka mengadakan peribadatan di trotoar hingga badan jalan K.H. Abdullah bin Nuh sehingga dianggap mengganggu pengguna jalan serta melanggar Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

Salah satu Jamaah GKI Yasmin, Reviana Christiani (52) mengaku, sejak tahun 2012 sudah melakukan ibadah ratusan kalinya di seberang Istana Kepresidenan. Dirinya mengatakan, pada 2012, gereja mereka disegel oleh pemerintah daerah setempat karena desakan dari kelompok intoleran. Akibat desakan tersebut, Pemerintah Kota Bogor akhirnya mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin, meski pembangunannya sudah mencapai setengah pekerjaan.

Dirinya juga mengungkapkan perlakuan kelompok intoleran terhadap para jemaat yang beribadah di depan gereja. Tak hanya kepada orang dewasa, kelompok intoleran ini juga mendorong dan memaki anak-anak. Tindakan kelompok intoleran ini membekas di benak anak-anak, termasuk anak Reviana yang kini sudah menginjak bangku perguruan tinggi. Reviana selaku Jamaah GKI Yasmin berharap, Pemkot Bogor dan juga internal dari GKI sendiri memberikan janjinya, sehingga bisa masuk untuk beribadah dan memiliki gereja tersebut. (Kompas.com, 12/11/2017)

Pergantian Walikota Bogor Bagai Hembusan Angin Sorga

Pada tahun 2014, pergantian kepemimpinan Wali Kota Bogor Diani Budiarto kepada Bima Arya Sugiarto bagaikan ‘hembusan angin sorga’ bagi Jamaah GKI Yasmin, polemik tersebut dinilali telah menemui titik terang. Dalam laporan akhir tahun Komnas HAM tahun 2015 tentang  Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan disebutkan bahwa, Komnas HAM selaku pihak yang memantau, menyelidiki dan memediasi menyatakan sangat bergembira atas perkembangan polemik GKI Yasmin berupa solusi dari Walikota Bogor. Solusi yang dimaksud adalah, agar di lokasi lahan GKI Yasmin didirikan sebuah gedung beberapa lantai yang diperuntukan untuk kepentingan publik. (Laporan Komnas HAM tentang KBB, Jakarta, 2015)

Baca :  Polemik SPP, Mahasiswa Tagih Janji DPRD Jatim

“terutama untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kebhinekaan di mana salah satu lantai digunakan untuk tempat ibadah GKI Yasmin,” tulis laporan akhir tahun Komnas HAM tersebut.

Solusi tersebut, menurut Komnas HAM, telah dikomunikasikan dan mendapat dukungan dari Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Bahkan, pada tanggal 7 Agustus 2015, Komnas HAM telah menyampaikan surat dukungan kepada Walikota Bogor untuk segera merealisasikakan rencana (itikad) baik tersebut dengan beberapa pertimbangan, salah satunya diharapkan dapat menjadi model penyelesaian konflik keagamaan di Indonesia.

Maski demikian, solusi sebagaimana ditulis dalam laporan Komnas HAM tersebut masih bagaikan hembusan ‘angin sorga’ yang membuai dan menyebabkan ‘masuk angin’. Karena, sampai saat ini (tahun 2019) lokasi GKI Yasmin semakin tidak jelas, tertutup lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan dipenuhi semak belukar.

Hingga setelah terpilihnya kembali Dr. Bima Arya sebagai Walikota Bogor (2019), nasib pendirian GKI Yasmin masih dalam proses penanganan oleh tim khusus. Dirinya mengatakan sudah ada sejumlah opsi penyelesaian polemik GKI Yasmin, Pemkot Bogor sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan GKI Yasmin. “Segera, mungkin minggu depan kita bertemu lagi. Sudah ada tim khusus yang ditunjuk tim Yasmin yang berkoordinasi dengan pemerintah kota dan ini bertemu secara intens,” kata Walikota Bogor kepada awak media. (Detik.com, 26/4/2019).

Menemukan Kembali Keberagaman

Dalam perspektif Sejarah dan Budaya sebagaimana dalam artikel berjudul Merawat Toleransi dalam Keberagaman di Kota Bogor yang dirilis media Tempo.co (2/6/2017), masyarakat Bogor sangat menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama (toleransi). Hal itu dibuktikan dengan adanya Masjid, Gereja Katolik, Gereja Protestan dan Wihara yang sudah berdiri ratusan tahun.

“Ada banyak rumah ibadah dan pusat kegiatan agama yang telah menjadi saksi dari perjalanan panjang kehidupan beragama yang tenang dan harmonis. Bangunan-bangunan pusaka Kota Bogor ini  tetap hidup dan berfungsi dengan berbagai aktivitas sebagaimana mestinya untuk merawat keberagaman agama yang dianut warganya.,” tulis artikel tersebut.

Beberapa bangunan keberagaman rumah ibadah sebagai bukti adanya kerukunan antar umat beragama di Bogor yaitu yaitu Masjid At-Thohiriyah juga dikenal sebagai Masjid Agung Empang yang berbentuk Joglo, didirikan pada tahun 1817; Masjid Al Mustofa di Kelurahan Bantarjati, didirikan pada tahun 1728; Rumah Ibadah Katedral di Jalan Kapten Muslihat, di dirikan pada tahun 1889; Gereja Zebaoht di lingkar halaman Istana Bogor memasuki usia satu abad; Pesantren Al Falak di Pagentongan, didirikan pada tahun 1900-an; Pasraman Giri Kusuma di Kompleks perumahan IPB IV.

Selain itu, di Bogor terdapat Vihara Dhanagun atau Klenteng Ho Tek Bio di kawasan Pasar Bogor. Vihara ini didirikan sekitar tahun 1672 oleh orang-orang Hokian Tiongkok. Dhanagun kini hampir berperan penuh sebagai perwakilan warga keturunan Tiongkok dalam berakulturasi dan membaur dengan warga lain. Dalam konteks itulah banyak kegiatan ditujukan untuk memperkuat hubungan di antara sesama warga Kota Bogor. Di antaranya melalui perayaan Cap Go Meh. Perayaan keagamaan di purnama pertama setelah tahun baru tersebut, kini menjadi Street Festival Cap Go Meh (CGM). Bahkan, CGM telah mewujud sebagai  ajang bertemunya berbagai kebudayaan masyarakat yang ada di Kota Bogor.

“Kami bermaksud ikut mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia melalui pawai budaya sebagai pemersatu bangsa,” kata Ayung dalam media Tempo.co.

Baca :  Panwascam Ciawi : 17 April Tidak Ada Kendala

Menurutnya, Pusaka-pusaka kota di Kota Bogor, bukan hanya sekadar saksi bisu perjalanan panjang hubungan antar penganut agama yang harmonis. Pusaka-pusaka yang berusia ratusan tahun itu nyatanya tetap mampu berperan untuk merawat harmoni hubungan antar warga Bogor yang hidup dalam keberagaman suku dan agama.

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Bogor, Ferik Talutu yang pernah ikut memperjuangkan pendirian GKI Yasmin. Saat diskusi dengan penulis, dirinya mengaku heran dengan polemik pendirian rumah ibadah GKI Yasmin. Karena itu, Ferik berpendapat, selama 10 tahun lebih tinggal di Bogor, dirinya selalu diperlakukan baik oleh warga setempat. Hal itu membuat dirinya berfikir ada yang tidak beres dengan pihak GKI Yasmin.

Menurut Ferik, persoalan GKI Yasmin yang berlarut larut sampai saat ini harus dilihat secara utuh, termasuk dalam perspektif etika dan budaya. Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Bogor kata Ferik, memiliki budaya yang santun dan kekeluargaan. Sudah menjadi tradisi jika terjadi masalah apapun maka selalu dilakukan musyawarah oleh para tokoh agama setempat. Oleh sebab itu menurutnya, pihak GKI Yasmin kurang tepat jika saat itu langsung membawa masalah tersebut ke ranah hukum, bahkan dipublikasi ke media internasional.

Pernyataan pernyataan diatas tentu bukan sepenuhnya objektif, ada banyak pendapat lain yang bersifat kontra. Pada tahun 2015 misalnya, LSM Setara Institute menyatakan Kota Bogor sebagai 10 kota dengan toleransi terendah. Bahkan, Bogor dikatakan menempati posisi paling tidak toleran. Lebih lanjut dikatakan peneliti Setara Institute, Aminudin Syarif, kota-kota tidak toleran ini muncul karena dipengaruhi reaksi pemerintah terhadap peristiwa spesial yang terjadi di daerahnya. “Peristiwa punya bobot yang tinggi ditambah lagi pemerintah yang cenderung lambat merespons konflik di daerahnya,” kata Aminudin. (setara-institute.org)

Pernyataan diatas tentu mempunyai alasan yang harus diterima oleh berbagai elemen masyarakat. Begitupun pernyataan dari aktivis pemuda dan pegiat rumah ibadah selaku elemen masyarakat setempat, tentu bisa diterima juga. Pendapat aktivis GAMKI dan pengelola Vihara Dhanagun yang menyatakan adanya keberagaman dan kerukunan umat beragama di Bogor, berdasar yang dialami dan dirasakan. Adapun pernyataan Setara Istititute tersebut juga berdasar fakta, yaitu laporan warga minoritas yang mengalami diskriminasi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tentu disini penulis sepakat dengan pendapat yang menyatakan Bogor adalah kota yang merawat dalam keberagaman. Tapi, yang menarik adalah, adanya pernyataan “kota-kota tidak toleran ini muncul karena dipengaruhi reaksi pemerintah terhadap peristiwa spesial yang terjadi di daerahnya”.

Pernyataan dari Setara Institute ada benarnya, bahwa kebijakan politik pemerintah telah mempengaruhi bangunan keberagaman di Kota Bogor. Karena, Jika merujuk kronologi izin pendirian, penolakan warga hingga putusan pengadilan, maka disitu tampak Pemerintah Daerah Kota Bogor bersikap ikut arus, alias ‘plin-plan’. Sekalipun telah ganti pimpinan, tampak pemerintah masih ragu-ragu, dan ‘lambat’ mengeksekusi solusi persoalan GKI Yasmin. Oleh sebab itu, Wali Kota sebagai pemilik kewenangan izin pendirian rumah ibadah, harus berani mengambil resiko paling sulit sekalipun demi menemukan kembali sejarah Keberagaman di Kota Bogor.

 

Mohamad Samsul Anam
Pemimpin Redaksi LEAD.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here