Preferensi Publik dalam Pilkada di Era Pandemi Covid-19

0
Invisible hand, Dr. Bambang Wahyu
Komisioner KPU Kota Bogor, Dr. Bambang Wahyu

Oleh: Dr. Bambang Wahyu

“Only in a democratic political system, furthermore, do all members of a society in principle have the opportunity to try to influence public policy to serve or protect their interests” (Iris Marion Young. Inclusion and Democracy. 2000)

“Democracy stands for the view that citizens collectively are the source of political authority…. In a democracy, the will of people is the sole source of legitimacy, and their interest or good is the sole basis of justification of laws and policies” (Bhikhu Parekh. A New Politics of Identity. 2008)

Jurnal Americas Quarterly tanggal 30 April 2020 mengulas tentang kebijakan presiden tiga negara: Alberto Fernandez (Argentina), Jair Bolsonaro (Brazil), dan Andres Manuel Lopez Obrador/AMLO (Meksiko) dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui identifikasi sistem pemerintah demokratis dan otoriter, platform partai politik pengusung, hubungan ideologis dengan publik pemilih, serta kebebasan kepala daerah yang dipimpinnya.

Respons paling cepat dan komprehensif ditunjukkan oleh Presiden Argentina, Alberto Fernandez dalam membuat kebijakan melawan pandemi dan mitigasi ekonomi negara. Partai Peronist sebagai rahim ideologis Fernandez memiliki sejarah politik yang matang dan identitas yang mengakar kuat. Partai ini didukung masyarakat miskin dan pekerja informal. Kebijakan lockdown secara nasional tidak mendapat penentangan dan protes dari rakyatnya. Sebaliknya kebijakan Bolsonaro mendapat penentangan keras dari warganya, sedangkan AMLO sama sekali tidak membuat kebijakan.

Yang menarik adalah kebijakan fiskal dari kepala daerah dalam membantu warganya. Dibandingkan Brazil dan Meksiko, Argentina paling lemah secara fiskal. Tapi dalam kebijakan lockdown nasional di 24 provinsi, gubernur di Argentina mengidentifikasi kesesuaian kebijakan presiden dengan kondisi lokalnya, kemudian menafsir, dan mencetuskan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk membantu warga yang paling merasakan dampak pandemi.

Ada dua hal menarik dari tukilan di atas. Pertama, otoritas politik berpijak pada legitimasi baik ideologis ataupun moral. Kepala negara, kepala daerah, atau partai politik melangsungkan otoritasnya bersumber dari preferensi publik yang ditunjukkan dengan kebebasan berpendapat dan konsensus kebijakan. Otoritas yang mendekatkan diri pada kepentingan publik dengan sendirinya akan memiliki legitimasi politik. Kedua, redistribusi kekuasaan melalui kesetaraan politik menghasilkan “politik pengakuan” (politics of recognition) terutama dari publik yang merasa terwakilkan oleh kebijakan politik. Sebuah kebijakan lahir dari legitimasi institusi politik yang membuka ruang praktik diskursif bagi institusi pendukung di bawahnya sehingga mempromosikan kepatuhan publik.

Maka penyelenggaraan pilkada dalam paparan pandemi Covid-19 di negara ini dapat mempertimbangkan dua hal itu karena dalam setiap hajat pemilu/pilkada terselip niat demokrasi untuk mendekatkan pemilih dengan institusi politik. Apalagi dalam demokrasi prosedural di mana kepentingan publik dimandatkan pada wakilnya yang secara legitimatif memiliki otoritas menyusun kebijakan publik.

 

Baca :  Kasus Covid-19 Meningkat, PB HMI Minta Pilkada Ditunda

Melangsungkan Otoritas dalam Legitimasi

Bhikhu Parekh dalam A New Politics of Identity (2008: 261) menyebutkan publik merupakan sumber otoritas politik melalui kebebasannya berpendapat dan menyusun kebijakan bersama. Legitimasi politik pun bersumber dari kehendak publik di mana kepentingan dan kebaikan mereka menjadi lokus justifikasi hukum dan kebijakan. Situasi ini menyusun konsfigurasi ideal konsep demokrasi sebagai perwujudan kekuasaan publik yang sering dilupakan. Kekuasaan politik pada akhirnya menjadi wacana kekuasaan yang ramai diperbincangkan tapi sepi dalam tindakan.

Parekh mengingatkan kita tentang pentingnya legitimasi kekuasaan. Walaupun terpilih berdasarkan suara mayoritas sebagai legitimasi ideologis kekuasaannya belum tentu memiliki legitimasi moral dalam bentuk kepatuhan warga negara. Atas dasar itu, otoritas dijalankan melalui pengayaan kedua bentuk legitimasi itu. Walaupun kepala daerah merupakan perpanjangan tangan dari otoritas dan institusi politik nasional tapi sumber legitimasi ideologis dan moralnya adalah warga lokal dengan beragam preferensi politik yang berbeda. Untuk itu, ia memiliki otoritas kekuasaan lokal yang secara moral menjalankan legitimasi dalam konteks lokalitasnya.

Dalam katastrop pandemi Covid-19, penyelenggaraan pilkada membuka peluang untuk memperkuat konsfigurasi ideal Parekh tersebut. Publik pemilih mengalami langsung beragam kebijakan institusi politik yang tidak seturut dengan kepentingan dan kebaikan mereka. Sebaliknya kandidat dan partai politik berhadapan langsung dengan situasi nyata dari kebutuhan konstituennya. Bagi demokrasi, ini menjadi mahkamah proseduralisme untuk menguji niat baik institusi politik dalam posisi asalinya sebagai pelaksana mandat kedaulatan publik. Mereka merasakan ketidakpatuhan publik dan rendahnya tingkat kepercayaan sehingga wajib mencari strategi memperoleh dukungan publik.

 

Preferensi Publik Yang Terlupakan

Preferensi politik adalah ragam kepentingan dan kebaikan publik yang dilekatkan pada eksistensi institusi politik untuk dirumuskan dan dilaksanakan. Misalnya preferensi kesejahteraan ekonomi, akses pada pendidikan berkualitas, atau akses kesehatan yang berkeadilan. Preferensi ini secara luas mencakup upaya menipiskan jurang ketimpangan sosial dan mempromosikan keadilan sosial.

Pandemi Covid-19 menambah katalog preferensi itu. Stabilitas ekonomi dalam ketersediaan lapangan kerja, bahan kebutuhan pokok, serta harga murah. Keharusan pendidikan politik berkelanjutan dengan kebebasan berpendapat, akses untuk “melek politik”, dan ragam jenis partisipasi politik. Dengan demikian, ada perubahan fundamental pada infrastruktur dan suprastruktur demokrasi menyangkut hubungan publik dan institusi politik.

Konsfigurasi preferensi politik terjadi antara pemilih dengan kandidat atau institusi politik. Preferensi ini bisa bersifat individual atau kolektif. Jika publik memiliki preferensi similar seringkali mereka membentuk kelompok kepentingan. Jika individu pemilih mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengajukan permintaan ke kandidat, kemudian kandidat juga mengejar kepentingan pribadinya untuk dipilih maka demokrasi menjadi cara untuk memuaskan suara mayoritas. Kandidat akan mencari formula paling strategis dari sejumlah preferensi itu. Ada pertukaran kepentingan di mana proses kompetisi, strategi, dan coalition-building merefleksikan kalkulasi (atau agregasi) preferensi yang paling luas.

Otoritas dipahami sebagai kemampuan menafsirkan demokrasi sebagai cara mengalkulasi beragam kepentingan publik untuk kemudian mengambil keputusan demokratis berdasarkan preferensi suara dominan yang paling koheren dengan kepentingan institusi itu. Iris Young (2000: 19) menyebutnya sebagai “model demokrasi agregatif”.

Dalam model ini, proses demokrasi tidak memfungsikan institusi demokrasi tapi fokus pada proses pengambilan keputusan yang refereable dengan situasi melalui interpretasi subjektif. Dengan kata lain, demokrasi hanya menjadi cara untuk mengidentifikasi dan mengalkulasi preferensi publik yang paling mungkin dilakukan. Jika kurang maksimal pelaksanaannya, preferensi itu diganti dengan yang lain dan seterusnya.

Misalnya preferensi ekonomi melalui pengunduran pilkada yang tidak terlalu lama. Keputusan ini memberi sinyalemen bahwa pemilu/pilkada tidak hanya tentang mekanisme pergantian kekuasaan secara reguler tapi pemerintah mengatur instrumen-instrumen stimulan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan supaya pertumbuhannya dapat recovery secepatnya. Demokrasi kita adalah keramaian, pengumpulan massa, dan padat modal. Dengan sendirinya pemilu/pilkada menjadi stimulus pergerakan pasar dengan asumsi terjadi peredaran uang dan capture-margin yang dinamis. Targetnya, pertumbuhan ekonomi negatif bisa dihindari melalui serangkaian kegiatan padat modal seperti pilkada dan yang lainnya.

Kelemahannya mensubordinasi hak politik warga negara di bawah kepentingan ekonomi. Hak politik dikalahkan oleh preferensi ekonomi sehingga pilkada hanya menjadi instrumen pemerintah untuk menghindari keterpurukan ekonomi skala nasional. Agregasi preferensi ekonomi ini yang dikhawatirkan menggerus kualitas demokrasi demi politik uang. Kandidat menghabiskan banyak uang untuk memperoleh dukungan melalui transaksi politik karena kepentingan pemilih dan kandidat adalah transaksional. Walhasil, kebijakan politik setelah memenangkan kontestasi adalah mengutamakan preferensi ekonominya. Redistribusi sumber daya dan akses politik dibatasi sehingga memperkuat ketimpangan dan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Political inequality juga terjadi dengan mendayagunakan kekuatan politik melalui proses demokrasi formal untuk mengekalkan (to perpetuate) ketidakadilan dan privelege-nya.

 

Baca :  Pilkada, Etika Politik, dan Penegakkan Hukum

Preferensi Publik Sebagai Nilai Intrinsik Demokrasi

Iris Marion Young dalam Inclusion and Democracy (2000: 17) menyebutkan hanya dalam sistem politik demokrasi, publik secara prinsip memiliki kesempatan mempengaruhi kebijakan untuk memastikan kepentingan mereka dijalani dan dilindungi. Demokrasi menjadi instrumen yang tepat untuk mengubah kondisi ketidakadilan serta mempromosikan rasa keadilan dengan memberi mandat pada institusi politik.

Young menekankan pengarusutamaan distingsi agregatif dan deliberatif melalui konsep preferensi politik warga negara dan artikulasi nilai intrinsik demokrasi. Proliferasi demokrasi deliberatif dengan akselerasi dunia digital telah memberi kesempatan luas bagi publik untuk terlibat dalam diskursus politik dan demokrasi, apa yang disebutkan Lance Bennett dengan mediated politics (2001) sebagai peralihan dari citizenship ke nitizenship. Walaupun masih terkesan marjinal, beragam diskursus praktis, formasi opini, atau aspirasi politik telah sering diuji di mahkamah proseduralisme rakyat melalui konsultasi atau diskursus publik. Proses pembentukan keputusan politik pun sedikit banyak terbuka untuk revisi bahkan cenderung memperoleh legitimasi melalui praktik diskursif publik.

Dalam ide besar tentang partisipasi dan kedaulatan rakyat, demokrasi juga mengandung nilai-nilai intrinsik yang tidak konstan, kalau tidak disebut fluktuatif. Tidak ada yang menjamin, penyelenggaraan pemilu yang demokratis akan menghasilkan institusi politik yang demokratis pula. Nilai intrinsik demokrasi lebih banyak dipengaruhi proses demokratisasi itu sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan, pengawasan dan ancaman, ketidakpastian, kemarahan publik, ketakutan, dan lain-lain adalah nilai intrinsik demokrasi itu.

Praktik demokrasi mengandung ketimpangan struktural: antara front-side dengan back-side-nya, antara nilai ekstrinsik dan intrinsiknya. Perbedaan kepentingan mengharuskan otoritas mencari solusi melalui representasi institusi formal dan komunikasi struktural. Jangan sampai hanya mengarah pada prosedur persetujuan untuk mendamaikan beragam kepentingan itu. Seringkali terlihat kepala daerah yang sudah terpilih melupakan gagasan besarnya pada saat kampanye. Tidak ada proses ujicoba visi, misi, dan program kerja yang telah dicanangkan, minim improvisasi, bahkan tidak melaksanakannya. Outcome politiknya rendah karena hanya menjalankan rutinitas administratif.

Iris Young menawarkan norma inklusi (inclusion) untuk melegitimasi outcome politik ini. Secara ringkas, norma inklusi adalah kesempatan dan posisi yang ekual dalam merumuskan outcome politik, semacam ideal condition of inclusive political equality and public reasonableness (Young, 2000: 17). Kepentingan politik tidak menundukkan hak dasar politik publik, memberi kesempatan berpartisipasi, serta mengagungkan praktik diskursif yang melibatkan perbedaan sosial dan representasi publik. Pengalaman traumatis tentang nilai intrinsik demokrasi yang destruktif sangat melelahkan jika publik tetap dibiarkan dalam posisi objek. Kita bisa belajar dari norma inklusi ini justru karena pengalaman kita tentang ekslusi.

Praktik demokrasi dilangsung melalui evidence-based reasoning. Preferensi publik menjadi dasar bagi kepala daerah untuk merumuskan program pembangunannya. Preferensi yang berangkat dari kebutuhan, kebaikan, dan kepentingan publik. Pada tahap awal, norma inklusi mengujinya melalui public reasonableness, yaitu sejauhmana tawaran program kerja, visi, dan misi berkesesuaian dengan nalar kebutuhan publik. Selanjutnya menjadikannya sebagai diskursus publik untuk mengukur sejauhmana adekuasi implementasinya termasuk mempertimbangkan situasi extraordinary politik seperti pandemi Covid-19 ini [  ].

 

Baca :  Kita Membutuhkan The Invisible Hand

Daftar Bacaan:

Agustina Giraudy, Sara Niedzwiecki, and Jennifer Pribble “Coronavirus: How Political Science Explains Countries’ Reaction to Covid-19” dalam Jurnal Americas Quarterly tanggal 30 April 2020

Bhikhu Parekh. 2008. A New Politics of Identity. London: Palgrave Macmillan

Iris Marion Young. 2000. Inclusion and Democracy. New York: Oxford University Press

  1. Lance Bennett and Robert M. Entman. 2001. Mediated Politics. Cambridge: Cambridge University Press

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here