Zentoni: Dukung Revisi UU ITE untuk Perlindungan Konsumen

0
Zentoni, UU ITE, Perlindungan Konsumen
Zentoni, SH, MH (Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta)

LEAD.co.id | LBH Konsumen Jakarta menyatakan mendukung revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasalnya, UU tersebut dinilai tidak membawa keadilan bagi para konsumen.

“Karena (UU ITE) tidak membawa keadilan bagi Konsumen Indonesia”, kata Zentoni, Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta melaui siaran pers, pada Sabtu (20/2/2021).

Dukungan dari LBH Konsumen Jakarta ini merespon pernyataan Presiden Jokowi yang akan mengajukan revisi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena belakangan banyak masyarakat saling lapor dengan rujukan hukum UU ITE yang prosesnya kurang memenuhi rasa keadilan.

Baca :  Dampingi Wartawan, LBH Akan Laporkan Oknum Pejabat Kejari Lebak

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tegas Jokowi pada Senin (15/2).

Zentoni menilai UU ITE perlu direvisi sebab banyak merugikan konsumen Indonesia dan berpotensi disalahgunakan oleh pelaku usaha yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk membungkam suara Konsumen.

Dia juga memaparkan, dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat jelas disebutkan bahwa Konsumen memiliki “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan”. Namun, ketika hak ini digunakan oleh Konsumen maka banyak berujung pada laporan pidana oleh pengusaha dengan rujukan UU ITE.

Baca :  LBH Konsumen Somasi Apartemen Jasmine Park Bogor

“Ketika hak ini digunakan oleh Konsumen banyak berujung pada Laporan kepada aparat penegak hukum seperti kasus-kasus antara Konsumen dengan Rumah Sakit, Konsumen dengan Developer/Perusahaan property dan lain banyak lagi, sebut Zentoni.

Oleh sebab itu LBH Konsumen berharap, Pemerintah dan DPR bisa melibatkan banyak pihak yang konsen dalam bidang perlindungan Konsumen diantara LBH Konsumen Jakarta, YLKI dan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) dalam merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ini.

“Agar UU yang disahkan nantinya tidak merugikan Konsumen Indonesia,” tutup Zentoni.

Baca :  Polemik UU ITE: Kapolri Minta Utamakan Mediasi

Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here