Amnesty Minta Adili Pelaku Extrajudicial Killing Terhadap Laskar FPI

0
Komnas HAM, Pelanggaran, HAM, Unlawfull Killing, Laskar FPI
Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam (tengah) saat konferensi pers, di Jakarta, pada Jumat (8/1/2020).

LEAD.co.id | Amnesty International Indonesia menilai kasus tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) sebagai tindakan extrajudicial killing. Amnesty meminta pelaku pembunuhan di luar proses hukum tersebut agar diadili.

Pernyatan tersebut merespon konferensi pers Komnas HAM tentang tewasnya enam anggota Laskar FPI akibat tembakan aparat keamanan. Berdasar temuan Komnas HAM, Amnesty menyimpulkan, enam anggota FPI yang tewas adalah korban pembunuhan di luar proses hukum oleh pihak aparat keamanan, atau tindakan extrajudicial killing.

Amnesty International Indonesia memaparkan, meski anggota FPI diduga melakukan pelanggaran hukum, mereka tetap memiliki hak untuk dibawa ke persidangan demi mendapat keadilan.

“Aparat keamanan tidak berhak menjadi hakim dan memutuskan untuk mengambil nyawa begitu saja. Karena itu kami menilai kasus ini adalah tindakan extrajudicial killings,” sebut peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya melalui keterangan pers, pada Jumat (8/1/2020).

Baca :  Dikritik IPW, Kabareskrim: Rekonstruksi KM 50 Belum Final

Menurutnya, hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dipandang penting untuk segera ditindaklanjuti guna memastikan proses yang akuntabilitas. Karenanya, Amnesty meminta agar Petugas yang terlibat dalam tindakan extrajudicial killing tersebut harus dibawa ke pengadilan secara terbuka.

“Petugas keamanan yang diduga terlibat dalam tindakan extrajudicial killing tersebut harus dibawa ke pengadilan pidana secara terbuka, tentunya dengan memperhatikan prinsip fair trial dan tanpa menerapkan hukuman mati,” tegas Amnesty.

Komnas HAM telah mengumumkan hasil penyelidakannya tentang insiden penembakan enam anggota FPI oleh petugas polisi pada tanggal 7 Desember 2020 di tol Jakarta-Cikampek.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan bahwa, dua anggota FPI tewas dalam peristiwa saling serang antara anggota FPI dan petugas kepolisian dengan menggunakan senjata api, sementara empat anggota FPI lainnya ditembak mati dalam mobil petugas saat sudah dalam penguasaan.

Baca :  Protes Tewasnya 6 Laskar FPI, Massa Datangi Polresta Bogor

“Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya unlawfull killing terhadap ke 4 anggota Laskar FPI,” sebut Choirul Anam saat konferensi pers.

Berdasar itu, Komnas HAM meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia. Temuan Komnas HAM itu telah direspon Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan membentuk tim khusus.

“Kapolri Jenderal Idham Azis merespons dengan menginstruksikan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM,” sebut Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono dalam keterangan pers.

Amnesty menjelaskan bahwa, penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum di Indonesia diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kapolri tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (No. 8/2009).

Baca :  RDPU Komisi III: Keluarga Laskar FPI Minta Keadilan

Peraturan Polisi tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No. 1/2009) menetapkan bahwa, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan jika sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan penggunaan kekuatan secara umum harus diatur dengan prinsip-prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, kewajaran dan mengutamakan tindakan pencegahan.

Sementara itu, pimpinan organisasi FPI yang telah berganti nama Front Persaudaraan Islam menyatakan, tetap terus mengawal kasus “pembunuhan 6 syuhada” hingga ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kematian tersebut.

“Agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,” sebut siaran pers Front Persaudaraan Islam yang ditanda-tangani Shobri Lubis bersama deklarator lainnya.

Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here